Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan Dianggarkan Rp19,58 Miliar

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pemkab Pekalongan bersiap melelang proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Pekalongan senilai Rp19,58 miliar. Rencana pembangunan gedung DPRD yang terbakar pada tahun 2024 ini menuai sorotan publik.

Pasalnya, pemerintah daerah membutuhkan anggaran besar untuk penanganan banjir dan rob di wilayah pesisir yang hingga saat ini masih menggelayuti masyarakat pesisir.

Di sisi lain, penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi persoalan lain yang dihadapai masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Sekretaris DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Budi Antoyo, disela-sela kegiatan di DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu, 25 Februari 2026, membenarkan bahwa proyek pembangunan gedung DPRD kini masih dalam proses probity audit bersama Inspektorat sebagai bagian dari tahapan awal sebelum lelang dilaksanakan.

"Masih berproses. Kami sudah melakukan probity audit dengan Inspektorat, dan saat ini masuk tahapan persiapan lelang," ujar Budi Antoyo.

Baca juga:Kebakaran Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Ia menyebutkan, proses lelang pembangunan diperkirakan berlangsung sekitar empat minggu atau satu bulan setelah tahapan audit selesai.

Jika sesuai jadwal, lelang dapat dimulai pada akhir Februari 2026 melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Kelompok Kerja (Pokja) di UKPBJ.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan juga masih bergantung pada proses lelang pembongkaran gedung lama yang kini ditangani bagian aset pemerintah daerah. Hingga saat ini, proses tersebut masih berada pada tahap penetapan nilai limit sebagai dasar pelaksanaan lelang.

"Pembongkaran gedung lama masih dalam proses oleh bagian aset. Tinggal menunggu penetapan nilai limit," jelasnya.

Apabila seluruh tahapan berjalan lancar, pembangunan gedung DPRD baru diperkirakan baru dapat dimulai setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.

Proyek ini direncanakan dikerjakan dalam satu tahun anggaran dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar tujuh bulan, tanpa skema multiyears.

Budi menjelaskan, pembangunan menggunakan dana APBD Kabupaten Pekalongan dengan konsep desain yang mengalami perubahan dibandingkan rencana sebelumnya. 

Menurut dia, gedung akan dibangun dua lantai secara menyeluruh dan difokuskan pada fasilitas sekretariat dewan (Setwan), sementara ruang sidang paripurna belum masuk dalam tahap pembangunan saat ini.

Sumber: