Plt Bupati Pekalongan Sukirman Tegaskan Komitmen Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperkuat integritas dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen tersebut disampaikan Sukirman setelah mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis 20 Agustus 2026.

Menurut Sukirman, rakor tersebut menjadi bagian dari pembinaan kepada pemerintah daerah yang melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri.

“Ini secara umum KPK, BPKP, kemudian Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Tentu saja dalam rangka mitigasi terkait dengan sama-sama menjaga integritas, terkait dengan pidana-pidana korupsi,” kata Sukirman.

Ia menjelaskan, pembinaan tidak hanya menyasar kepala daerah, tetapi melibatkan berbagai unsur pemerintahan yang memiliki peran penting dalam tata kelola daerah. Dalam rakor tersebut hadir Sekretaris Daerah, Inspektorat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ketua DPRD, serta jajaran terkait lainnya.

“Substansinya itu dan diundang lengkap, Sekda, Inspektorat, Kepala PU, Ketua DPRD, komplit, untuk mendapatkan arahan termasuk dari Pak Gubernur,” ujarnya.

Sukirman menilai keterlibatan seluruh unsur tersebut penting agar upaya pencegahan korupsi dilakukan secara bersama-sama. Penguatan koordinasi juga diperlukan untuk memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan memiliki sistem pengawasan yang memadai.

Ia pun menegaskan Pemkab Pekalongan akan menindaklanjuti semangat pembinaan tersebut dengan memperkuat langkah pencegahan di lingkungan pemerintahan daerah.

“Keseluruhan secara umum begitu, kita bersama-sama berikhtiar, berkomitmen agar kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pelanggaran hukum pidana korupsi bisa kita hindari sama-sama,” tegasnya.

Dalam rakor tersebut, peserta memperoleh berbagai materi yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan, pengawasan berbasis risiko, pengelolaan keuangan daerah, hingga pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Materi yang diberikan antara lain membahas strategi pencegahan korupsi berdasarkan pemetaan risiko pada sektor strategis pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai optimalisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawalan program strategis daerah, serta mitigasi risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penguatan kepemimpinan kepala daerah juga menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut. Pemerintah daerah didorong memiliki kepemimpinan yang berintegritas sehingga mampu membangun pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Pekalongan diharapkan semakin mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas pengawasan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber: