Fraksi Depan Gelora DPRD Batang Soroti Imbas Industrialisasi hingga Kabel Semrawut
Juru bicara Fraksi Depan Gelora Teguh Lumaksono menyerahkan pemandangan umum fraksinya pada pimpinan sidang paripurna DPRD Batang.-Istimewa -
BATANG – Fraksi Depan Gelora (Demokrat, PAN, dan Gelora Indonesia) DPRD Kabupaten Batang memberikan sejumlah catatan kritis mendasar terkait penataan kawasan industri, pengelolaan aset daerah, hingga penataan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Batang.
Hal tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Batang, yaitu Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Juru Bicara Fraksi Depan Gelora DPRD Kabupaten Batang, Teguh Lumaksono, menegaskan bahwa ketiga Raperda ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai prosedur administratif untuk menyesuaikan regulasi nasional, melainkan harus menjadi instrumen nyata bagi kemajuan daerah.
"Kabupaten Batang saat ini berada pada fase perubahan yang sangat cepat akibat pertumbuhan kawasan industri, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ekonomi ini jangan sampai mengurangi kualitas lingkungan, mempersempit ruang hidup masyarakat, atau justru membuat warga lokal hanya menjadi penonton," kata Teguh Lumaksono saat menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang.
BACA JUGA:DPRD Batang Bahas Tiga Raperda, Pemkab Jamin Kebutuhan Air Petani Tetap Terpenuhi
BACA JUGA:Komisi I DPRD Batang Dukung Penyesuaian Insentif BPD, Kukuh: Kita Dorong Bisa Terealisasi di 2027
Soroti Daya Dukung Lingkungan dan Ketersediaan Air
Dalam poin Raperda RPPLH, Teguh menekankan pentingnya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di tengah masifnya arus industrialisasi di Batang. Menurutnya, investasi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
"Pertumbuhan industri harus seiring dengan kemampuan lingkungan. Kami memberikan perhatian khusus pada ketersediaan dan kualitas air, pengelolaan limbah, kualitas udara, perlindungan kawasan pesisir, serta lahan pertanian," ujar Teguh.
Fraksi Depan Gelora mendorong agar Raperda RPPLH dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur agar tidak hanya menjadi sekadar dokumen di atas kertas tanpa implementasi tegas.
Dorong Digitalisasi dan Penataan Aset Daerah
Terkait Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Teguh mendorong Pemerintah Kabupaten Batang untuk menginventarisasi dan melegalkan seluruh aset daerah secara akurat.
"Setiap rupiah kekayaan daerah harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat Batang. Kami mendorong penguatan digitalisasi pengelolaan aset agar Pemkab Batang memiliki database aset yang akurat, terintegrasi, serta transparan," tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi dioptimalkan pemanfaatannya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak ada aset bernilai besar yang mangkrak dan tidak produktif.
Desak Penertiban Tiang dan Kabel Internet Semrawut
Pada bahasan Raperda RTRW, Fraksi Depan Gelora memberikan perhatian khusus pada keadilan tata ruang serta persoalan infrastruktur utilitas, salah satunya maraknya pemasangan tiang dan kabel telekomunikasi/internet yang tidak tertata di wilayah perkotaan maupun fasilitas umum Batang.
"Di lapangan, kita masih menemukan tiang WiFi atau tiang jaringan telekomunikasi berdiri tidak beraturan di trotoar dan bahu jalan dengan kabel menggantung semrawut. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi menyangkut keselamatan pengguna jalan dan pejalan kaki," tegas Teguh.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

