Pemkab Batang Optimistis Realisasi PAD, Fokuskan Belanja pada Jalan dan Jembatan

BATANG - Pemerintah Kabupaten BATANG menyatakan optimistis target pendapatan asli daerah (PAD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai.

Keyakinan ini disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono saat mewakili Bupati M Faiz Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Rabu (9/9/2026).

"Kami optimis dengan target pendapatan karena mendasari target realisasi pendapatan saat ini yang telah mencapai 66 persen dari target dengan sisa waktu tahun anggaran yang ada," ujar Suyono dalam sambutannya.

Dalam rapat paripurna yang beragendakan penyampaian jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD itu, Suyono memaparkan sejumlah poin penting terkait perubahan APBD 2026. Salah satunya adalah sumber utama kenaikan PAD sebesar Rp 14,8 miliar yang berasal dari berbagai sektor.

BACA JUGA:Pasca Anggaran Modal Melonjak, Ketua DPRD Batang Minta Proyek Fisik Tak Dikebut di Akhir Tahun

BACA JUGA:Dana Transfer Turun, Fraksi PKB Minta Pembangunan Infrastruktur Tak Boleh Mandeg Demi Kepentingan Masyarakat

"Sumber utama kenaikan PAD atas perubahan APBD 2026 sebesar Rp 14,8 miliar yaitu dari lain-lain PAD berupa pengembalian belanja sebesar Rp 8,9 miliar, retribusi kesehatan dari BLUD sebesar Rp 4,6 miliar dan kenaikan dari pajak daerah Rp 1 miliar," jelasnya.

Suyono menegaskan, peningkatan PAD tidak akan membebani masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah kabupaten akan mengoptimalkan potensi pendapatan melalui perbaikan basis data, pengelolaan aset, pencegahan kebocoran, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggali potensi pendapatan baru.

Terkait belanja modal, pemerintah berkomitmen mengarahkannya pada program yang memiliki manfaat strategis. "Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk mengarahkan belanja modal yang memiliki manfaat strategis dalam mendukung pembangunan daerah, antara lain peningkatan konektivitas wilayah seperti jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, penguatan sarana pelayanan publik, dukungan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, serta penyediaan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan hingga tingkat desa," papar Suyono.

Pemerintah daerah juga menyoroti penanganan persoalan sampah yang dinilai tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah kebersihan.

"Persampahan merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, tata ruang, sosial ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Batang," tegasnya.

Beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna, mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, serta memperkuat aspek pengawasan dan penegakan aturan.

Dalam kesempatan itu, Suyono juga merespons berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Terkait pemandangan umum Fraksi PDIP, pemerintah sepakat bahwa pelaksanaan Perubahan APBD harus mampu memberikan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kebijakan pembangunan akan difokuskan pada program prioritas yang membutuhkan penanganan segera, terutama infrastruktur jalan yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian.

Sumber: