Fraksi PAN DPRD Kab. Pekalongan Soroti Raperda APBD 2027, Minta PAD Dioptimalkan Tanpa Bebani Rakyat
--
RADARPEKALONGAN.CO.ID - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum Fraksi PAN tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, beberapa waktu lalu. Pandangan umum Fraksi PAN diserahkan oleh Umi Farida di hadapan Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pandangannya, Fraksi PAN mengapresiasi telah disepakatinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 pada 14 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Raperda APBD 2027.
Fraksi PAN mencermati sisi pendapatan daerah yang dalam Raperda APBD 2027 direncanakan mencapai Rp2,380 triliun. Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah agar terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah.
"Pemda harus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan beban ekonomi masyarakat riil saat ini atau rakyat di tingkat bawah yang benar-benar merasakan kondisi ekonomi secara langsung di lapangan," tegas Fraksi PAN dalam pandangan umumnya.
Sementara dari sisi belanja, Fraksi PAN mencatat alokasi belanja daerah dalam Raperda APBD 2027 direncanakan sebesar Rp2,370 triliun. Anggaran tersebut diharapkan benar-benar diarahkan untuk program yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur publik, pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Fraksi PAN juga memberikan perhatian terhadap sektor pembiayaan. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp20 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp30 miliar, sehingga terdapat pembiayaan netto negatif Rp10 miliar.
Fraksi PAN meminta agar skema pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan dan utang daerah, dijelaskan secara transparan agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Selain itu, penggunaan SiLPA diharapkan difokuskan pada program strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
"Harapan kami dengan Raperda ini maka dapat menjadi landasan moral sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa," demikian pandangan Fraksi PAN.
Fraksi PAN berharap seluruh masukan dan catatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga APBD 2027 benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

