Pengurus HMI Walisongo Pekalongan Dilantik, Sekda Tantang Mahasiswa Jadi Mitra Kritis Pemerintah

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengamat pembangunan, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam mendorong kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan pun membuka ruang kolaborasi dengan organisasi mahasiswa, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tanpa menghilangkan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, saat menghadiri pelantikan pengurus HMI dan Korps HMI-Wati (Kohati) Komisariat Walisongo Cabang Pekalongan periode 2026–2027, belum lama ini. Pelantikan yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan itu dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah.

Yulian hadir mewakili Plt Bupati Pekalongan, Sukirman. Ia menyampaikan, pemerintah daerah menyambut positif kehadiran kepengurusan baru HMI dan berharap organisasi mahasiswa tersebut mampu memberikan kontribusi nyata sesuai kapasitasnya.

“Pemerintah hadir dan memberikan dukungan serta dorongan kepada kawan-kawan, adik-adik kita yang ada di HMI Pekalongan, khususnya di Komisariat Walisongo, untuk berkolaborasi bersama pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing,” kata Yulian.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan mahasiswa dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, sinergi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai keharusan bagi mahasiswa untuk selalu sejalan dengan pemerintah.

Yulian justru menilai sikap kritis mahasiswa tetap diperlukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia mempersilakan HMI menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah selama dilakukan dengan tujuan membangun dan memberikan solusi bagi masyarakat.

“Berpikir kritis dan berdialektika, termasuk untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, tidak ada masalah. Sepanjang tujuannya adalah untuk kebaikan Kabupaten Pekalongan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pengurus yang baru dilantik tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Masa kepengurusan selama satu tahun, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan berorganisasi, membangun pola pikir analitis, serta menempa jiwa kepemimpinan.

“Jadikan satu tahun ini sebagai laboratorium kepemimpinan bagi mereka yang baru dilantik. Terus berpikir dialektis, kritis, analitis, dan sebagainya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Farid Abdul Khakim, melihat pelantikan tersebut sebagai kesempatan untuk memperluas keterlibatan organisasi mahasiswa dalam program pengembangan generasi muda.

Menurut Farid, HMI memiliki potensi untuk ikut mendukung pembinaan pemuda, termasuk melalui pengembangan pemuda pelopor dan inovasi. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi mahasiswa perlu terus diperkuat agar program kepemudaan dapat berjalan lebih optimal.

“Walaupun masa baktinya satu tahun, dengan adanya pengukuhan dan pelantikan ini, tentu ke depan kami akan lebih berkolaborasi lagi di bidang kepemudaan. Sehingga pembinaan kepemudaan di wilayah Kabupaten Pekalongan semakin baik dan semakin meningkat,” ujarnya.

Dukungan terhadap kepengurusan baru HMI juga disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pekalongan, Budi Rahardjo. Ia berharap hubungan komunikasi yang telah terbangun antara HMI dan Bakesbangpol dapat terus dijaga serta dikembangkan melalui berbagai kegiatan bersama.

Budi menilai organisasi mahasiswa dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan generasi muda. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program pembinaan sekaligus meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

Sumber: