Kemitraan dan Pemkot Pekalongan Siapkan Strategi Keberlanjutan Program Perubahan Iklim
DISKUSI - Kemitraan dan Pemkot Pekalongan sedang mendiskusikan penyusunan strategi keberlanjutan program perubahan iklim di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Jumat (23/10/2026).-ABDURROHMAN-
RADARPEKALONGAN.CO.ID – Berakhirnya pendampingan bukan berarti berakhirnya sebuah pengabdian. Justru, keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat menjadi tantangan berikutnya agar berbagai inisiatif yang telah tumbuh tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan.
Semangat tersebut mengemuka dalam Workshop Gagasan Exit Strategy dan Komitmen Bersama Penyusunan Draf Gagasan Exit Strategy Tingkat Kota bersama Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan program Adaptation Fund (AF) Project di Kota Pekalongan tetap berlanjut setelah masa pendampingan Kemitraan Indonesia berakhir pada 12 November 2026 mendatang.
Team Leader PMU Kemitraan Indonesia, Arief Mahmudi, menyampaikan bahwa penyusunan strategi pengakhiran pendampingan atau Exit Strategy bukan sekadar menandai selesainya program. Lebih dari itu, strategi tersebut menjadi pijakan untuk menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dikembangkan.
Menurut Arief, berbagai capaian program perlu dievaluasi, termasuk tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat dan peluang pengembangan kegiatan pada masa mendatang. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan masukan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut.
“Adaptation Fund (AF) Project di Kota Pekalongan tidak bisa berhenti sampai di sini. Harus ada tahapan berikutnya. Hasil hari ini menjadi salah satu masukan yang akan kita rumuskan bersama, kemudian dituangkan dalam perencanaan ke depan, baik melalui Kemitraan secara langsung maupun bersama mitra-mitranya,” ungkap Arief.
Ia menegaskan, keberlanjutan program membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak. Kelompok masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, Pokja Perubahan Iklim, hingga lembaga mitra diharapkan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Dengan adanya pembagian peran dan perencanaan yang jelas, hasil pendampingan diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi inisiatif yang mampu berjalan secara mandiri.
Usaha Berbasis Potensi Lokal Jadi Kunci Keberlanjutan
Arief menilai, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh dukungan pendanaan. Keaktifan pengurus kelompok, keterlibatan pemerintah kelurahan, serta keberadaan kegiatan usaha yang konkret dan memiliki peluang pasar juga menjadi faktor penting.
Sejumlah inisiatif masyarakat di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa upaya adaptasi Perubahan Iklim dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi lokal.
Di antaranya pengolahan bunga telang menjadi minuman, pembuatan sirup mangrove, produksi sambal berbahan dasar ikan lele, hingga pengembangan batik ekologis dengan memanfaatkan pewarna alami.
Berbagai produk tersebut menjadi contoh pemanfaatan potensi lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain membuka peluang usaha, inisiatif tersebut juga berpotensi memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
“Ketika pengurusnya aktif, dukungan dari pemerintah kelurahannya bagus, dan ada usaha-usaha konkret yang berjalan, itu bisa menjadi faktor penting keberhasilan program. Selama dikerjakan dengan baik dan memiliki pasar, usaha tersebut berpeluang terus berkembang,” jelas Arief.
Karena itu, penyusunan Exit Strategy diharapkan tidak hanya berfokus pada kelanjutan kegiatan, tetapi juga memperhatikan kemampuan kelompok masyarakat dalam mengelola usaha, membangun jejaring, dan menjangkau pasar.
Dengan pendekatan tersebut, manfaat program diharapkan dapat dirasakan dalam jangka panjang, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
Pemkot Pekalongan Lanjutkan Operasional TPST
Komitmen keberlanjutan juga ditunjukkan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya dalam menjaga operasional fasilitas pengolahan sampah yang telah memperoleh dukungan program.
Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menjelaskan bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sebelumnya tidak aktif kini kembali difungsikan secara bertahap. Fasilitas tersebut saat ini mampu mengolah sampah hingga sekitar tujuh ton per hari.
“Dari awal yang nonaktif, sekarang kita fungsikan sementara dengan kapasitas kecil, dan saat ini sudah bisa mencapai tujuh ton per hari. Kegiatan yang telah dibantu ini akan kita lanjutkan terus. Selama masih ada sampah, insyaallah DLH akan terus mengoperasionalkan TPST. Kalau ada kerusakan, akan kita perbaiki agar tetap berjalan,” tutur Joko.
Ia menjelaskan, sampah yang diolah di fasilitas tersebut berasal dari masyarakat, termasuk sampah lingkungan dan sampah yang dikumpulkan dari sejumlah titik permukiman.
Menurutnya, keberlanjutan operasional TPST menjadi bagian penting dari upaya memperkuat pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Fasilitas yang telah berjalan diharapkan terus memberikan manfaat, sehingga dukungan program tidak berhenti pada pembangunan atau pengaktifan sarana semata.
Kesiapan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fasilitas tersebut.
Exit Strategy Diharapkan Menghasilkan Langkah Nyata
Melalui workshop ini, Joko berharap penyusunan draf Exit Strategy mampu menghasilkan langkah-langkah yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pelibatan Pokja Perubahan Iklim, OPD, kelompok masyarakat, serta mitra pembangunan dinilai penting untuk memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program yang telah berjalan.
Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi atau lembaga, tetapi merupakan agenda bersama yang membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut secara konsisten.
Joko juga berharap semangat kolaborasi dapat diperluas melalui kerja sama lintas wilayah dalam menangani persoalan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pengelolaan berbasis daerah aliran sungai (DAS), yang menghubungkan wilayah hulu hingga hilir.
Pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan persoalan lingkungan dapat dilakukan secara lebih terpadu, mengingat persoalan di satu wilayah berpotensi berkaitan dengan kondisi wilayah lainnya.
“Berbagai praktik baik yang telah tumbuh di Kota Pekalongan diharapkan dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan,” pungkasnya.
Penyusunan Exit Strategy menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memastikan bahwa capaian Adaptation Fund Project tidak berhenti ketika masa pendampingan berakhir. Dengan komitmen bersama, dukungan pemerintah, penguatan kelompok masyarakat, dan pengembangan potensi lokal, berbagai inisiatif yang telah berjalan diharapkan tetap tumbuh sebagai bagian dari upaya membangun Kota Pekalongan yang lebih tangguh terhadap Perubahan Iklim. (dur)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

