Keterbukaan Informasi Pemkab Pekalongan Dievaluasi, Ini Catatannya

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Pemkab Pekalongan terus memperkuat keterbukaan informasi publik demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi, mulai dari pengelolaan informasi hingga pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan visitasi dan verifikasi monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan, Senin, 9 November 2026.

Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, menegaskan, keterbukaan informasi harus ditopang data yang valid, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, transparansi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui secara jelas program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

"Transparansi harus dibangun melalui keterbukaan informasi dan kejelasan mekanisme pelaksanaan program. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai apa yang dilakukan pemerintah," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya validasi data agar kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial, benar-benar tepat sasaran.

Baca juga:Sukirman Warning Cakades Pilkades 2026 Pekalongan: Jangan Nekat!

Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, mengakui bahwa capaian keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pekalongan masih perlu ditingkatkan.

Ia menilai keterbukaan informasi bukan hanya persoalan memenuhi kewajiban undang-undang, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

"Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk kualitas pemerintahan yang baik," ungkap Supriyadi.

Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memastikan program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monitoring Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermi Sri Ardhyanti, turut menyoroti persoalan klasifikasi informasi di lingkungan badan publik.

Ia menyebut masih ada informasi yang belum dikelompokkan secara optimal. Karena itu, penguatan kapasitas pengelola informasi perlu dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Sumber: