Banner Iklan BYD
banner honda terbaru 2026

Serangan Fajar Pilkades Pekalongan Diduga Rp200 Ribu, Ini Respons DPRD

Serangan Fajar Pilkades Pekalongan Diduga Rp200 Ribu, Ini Respons DPRD

Plt Bupati Pekalongan Sukirman pantau pelaksaan pemungutan suara Pilkades di Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Rabu, 18 November 2026.-Hadi Waluyo.-

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Dugaan praktik politik uang atau serangan fajar mewarnai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pekalongan, Rabu, 18 November 2026.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Radar Pekalongan dari penelusuran di lapangan, tradisi serangan fajar diduga masih terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Nilai uang yang diduga dibagikan kepada pemilih berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.

Salah satu pemilih di salah satu desa di Kecamatan Kajen mengaku mendapatkan uang Rp100 ribu dari dua calon, dari tiga calon yang maju. "Di desa kami andume seratusan tapi yang mbagi dua calon, calon satunya ndak mbagi," tutur dia.

Sementara itu, dugaan andum hingga Rp200 ribu diduga terjadi di salah satu desa di wilayah Karanganyar dan Doro. "Jor-joran di sini, andume dua ratusan," ungkap salah satu warga di Kecamatan Doro.

Menanggapi isu dugaan serangan fajar dan politik uang tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir, ditemui disela-sela pantauan Pilkades di Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, mengaku belum menerima laporan resmi terkait praktik tersebut.

"Yang namanya money politik, kemudian serangan fajar, ini kan kita tidak dapat laporan secara resmi, tetapi saya memahami bahwa itu antara tradisi, tata aturan, dan pengganti kerja yang barangkali nanti harus kita luruskan kebiasaan itu," kata Abdul Munir, Rabu, 18 November 2026. 

Baca juga:Pilkades Ketitang Kidul Lawan Kotak Kosong, Ini Kata Ketua DPRD Pekalongan

Meski demikian, Munir mengingatkan bahwa praktik jual beli suara merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ia juga menilai perlu ada pelurusan terhadap sejumlah kebiasaan di masyarakat yang berpotensi berkaitan dengan transaksi politik.

"Tetapi kalau jual beli suara itu memang yang enggak boleh," tegasnya.

Menurut Munir, pelaksanaan Pilkades ke depan juga perlu didorong agar semakin kompetitif. Salah satunya dengan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk maju sebagai calon kepala desa sehingga tidak hanya muncul calon tunggal.

"Jangan sampai muncul calon tunggal, agar lebih kompetitif, mungkin lebih demokratis dan kompetitif," ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Pekalongan Sukirman saat memantau pemungutan suara di Desa Ketitang Kidul menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi.

Berdasarkan laporan panitia hingga pukul 08.45 WIB, tingkat kehadiran pemilih telah mencapai 50 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

"Luar biasa, tua muda yang sudah memiliki hak pilih, berbondong-bondong. Sampai pukul tadi 08.45 panitia menyampaikan sudah 50 persen dari DPT," ungkap Sukirman.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: