Untuk itu, Bupati menyampaikan bahwa ke depan, pengawasan akan diperketat dengan melibatkan kepala sekolah untuk mendokumentasikan menu harian yang diterima siswa.
“Kami tidak ingin sekolah hanya jadi tempat menerima makanan tanpa tahu sumber dan standarnya,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus pengawas kesehatan MBG, serta bertanggung jawab dalam penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG di Kabupaten Pekalongan.
Upaya preventif dan mitigatif juga terus digalakkan, termasuk pelatihan penanganan KLB.
Kepala Dinas Pendidikan Kholid dan perwakilan Kementerian Agama turut menyampaikan keprihatinannya karena selama ini belum pernah mendapat tembusan data atau laporan resmi terkait program MBG.
“Jangan sampai ketidakmerataan informasi ini menimbulkan kecemburuan di kalangan sekolah,” ujar Kholid.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya soal mendistribusikan makanan, tetapi juga kompleksitas pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan tanggung jawab moral serta hukum.
Harapannya, dengan terbentuknya Pokja MBG dan keterlibatan semua pihak, program ini akan menjadi sarana peningkatan gizi anak-anak bangsa, tanpa mengorbankan aspek kesehatan, keamanan, dan ketertiban.