BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, menyusul kondisi cuaca yang belum stabil.
Langkah ini diambil berdasarkan analisis data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta evaluasi kesiapan alat dan personel di daerah.
Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, menyatakan kesiapan daerahnya didukung oleh sumber daya yang ada, meski pengadaan perlengkapan, seperti untuk dapur umum, masih perlu ditingkatkan ke depan. Pernyataan itu disampaikannya pada Jumat 5 Desember 2025.
"Berdasarkan kondisi geografis dan analisis BMKG, dengan sumber daya yang ada, insya Allah kita cukup siap. Namun, perlengkapan kesiapsiagaan tetap akan kita tambah," kata Bupati Faiz.
BACA JUGA:Dinas PUPR Batang Tegaskan Proyek Trotoar Jalan Ahmad Yani untuk Tata Kota, Bukan Atasi Banjir
BACA JUGA:Gedung SDN Proyonanggan 3 Batang Ambruk, Timpa 2 Rumah Warga dan Sebabkan Satu Orang Terluka
Pemetaan Curah Hujan
Faiz menjelaskan, peta kerawanan bencana di wilayahnya bervariasi. Kawasan di bagian atas Kabupaten Batang, yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, dan Temanggung, berpotensi mengalami curah hujan tinggi.
Sementara itu, wilayah bagian bawah hingga perbatasan dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Tegal diprakirakan mengalami curah hujan sedang hingga rendah.
"Area perbatasan dengan sejumlah kabupaten di bagian selatan berpotensi hujan tinggi. Sedangkan wilayah yang mendekati pesisir utara menunjukkan tingkat curah hujan lebih rendah," ujarnya.
Untuk mengantisipasi keadaan darurat, Pemkab telah menyiagakan personel dari beragam unsur, termasuk TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan kebencanaan. Menurut Faiz, jumlah sumber daya manusia tersebut dinilai memadai dan siap diterjunkan.
Soroti Masalah Alih Fungsi Lahan dan Audit Perizinan
Di luar faktor cuaca, Bupati juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan di kawasan atas, seperti yang terjadi di Desa Pranten. Daerah yang sebelumnya ditanami vegetasi tinggi (tegakan) berubah menjadi lahan pertanian tanaman rendah, seperti kentang. Perubahan ini, menurutnya, turut dipengaruhi kebijakan perhutanan sosial.
"Kita masih mengkaji status legalitas pemanfaatan lahan oleh petani, karena ini menyangkut kebijakan perhutanan sosial," jelas Bupati Faiz.
Pemkab juga sedang melakukan audit terhadap sejumlah perizinan, khususnya untuk usaha yang berkembang di wilayah atas, seperti rest area. Audit bertujuan memastikan kesesuaian izin dengan peruntukan lahan guna memitigasi risiko longsor.
"Saya telah instruksikan analisis dan tindakan tegas serta terukur untuk audit perizinan ini, sebagai langkah pencegahan jangka panjang," tegasnya.
Edukasi dan Rehabilitasi Infrastruktur
Dalam pemulihan fungsi lingkungan, pemerintah setempat mengedepankan pendekatan edukasi kepada masyarakat, terutama pengelola lahan dalam skema perhutanan sosial.