KAJEN - Kabupaten Pekalongan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong rendah jika dibandingkan daerah-daerah lain. Saat ini PAD Kabupaten Pekalongan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan. Padahal Kabupaten Pekalongan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menunjang berbagai proses pembangunan.
Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (21/03/2023).
"Artinya kita kalau tidak mendapatkan sumber pendapatan lain seperti dari pusat atau provinsi untuk membangun akan sangat-sangat sulit sekali karena PAD kita belum sepenuhnya bisa kita andalkan," terangnya.
Untuk itu, Bupati Pekalongan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan untuk dapat memperluas digitalisasi guna memaksimalkan perolehan PAD.
"Sekarang ini eranya digitalisasi. Jadi kita harus bisa memaksimalkannya terutama untuk perolehan PAD kita, karena sebenarnya banyak potensi-potensi di Kabupaten Pekalongan ini yang bisa kita gali,"ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Pekalongan mengatakan bahwa dengan digitalisasi, proses pemungutan PAD bisa lebih cepat dan mudah, serta mencegah potensi terjadinya pungutan liar yang merugikan oleh pihak-pihak tertentu kepada masyarakat.
Disamping itu, Bupati Pekalongan dalam kesempatan itu juga menyoroti terkait melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok menjelang bulan ramadhan.
"Persoalan naiknya harga-harga kebutuhan menjelang bulan puasa juga perlu kita sikapi segera. Jangan sampai persoalan mahalnya harga-harga kebutuhan ini imbasnya meningkatkan jumlah masyarakat miskin ekstrim dan anak stunting di daerah kita," ujarnya.