Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pupuk bersubsdi diberikan kepada petani yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani. Kelompok Tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsdi adalah yang sudah menyusun e-RDKK.
Dalam Permentan dijelaskan, pupuk bersubsdi meliputi pupuk anorganik dan organik. Pupuk anorganik meliputi Urea, SP-36, ZA dan NPK.
Sementara, terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsdi, dalam Permentan No 01 Tahun 2020 ini disebutkan pupuk Urea seharga Rp1.800, SP-36 seharga Rp2.000, ZA seharga Rp 1.400 dan NPK seharga Rp 2.300. Sementara pupuk NPK Formula Khusus HET seharga Rp3.000 dan pupuk Organik seharga Rp 500.
Disampaikan Sobirin, berdasar data, realisasi pupuk bersubsidi di Kota Pekalongan untuk tahun 2019 untuk pupuk jenis Urea sejumlah 289 ton, SP-36 sejumlah 19 ton, ZA sejumlah 8,2 ton, NPK sejumlah 172,5 ton, dan Organik sejumlah 27,76 ton.
Dia menambahkan, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 sebagaimana yang telah diputuskan dalam SK, jumlahnya memang lebih kecil dibandingkan data RDKK yang telah diajukan petani. Dalam RDKK tahun 2020, tercatat bahwa pengajuan pupuk Urea sejumlah 341,878 ton, SP-36 88,828 ton, ZA 23,250 ton, NPK 389,614 ton, dan Organik 15,110 ton. Adapun jumlah petaninya sebanyak 858 orang, dengan total luas lahan
"Untuk penetapan alokasinya memang lebih kecil, karena menyesuaikan ketersediaan anggaran maupun realisasi penyerapan tahun sebelumnya," tuturnya.
Menurutnya, meski ada penurunan alokasi pupuk bersubsidi, pihaknya mengimbau para petani untuk tidak khawatir akan ketersediaan stok pupuk bersubsidi. "Insyaallah bisa mencukupi. Biasanya di tahun berjalan, kita akan minta tambahan alokasi pupuk, sesuai dengan kebutuhan petani. Nanti biasanya akan ada realokasi pupuk," ujarnya.
Ditambahkan Sobirin, Dinas Pertanian dan Pangan juga terus memberikan pembinaan kepada para petani untuk membiasakan diri menggunakan pupuk organik. "Kita terus lakukan pembinaan dan pelatihan agar para petani terbiasa menggunakan pupuk organik," katanya. (way)