IST
SERAHKAN - Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyerah penghargaan Blangkon Award kepada Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki.
BATANG, RADAR PEKALONGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang kembali menerima penghargaan atas dedikasinya dalam transparansi Pengadaan Barang dan Jasa. Pemkab Batang diganjar dua penghargaan Blangkon Award 2024 dari Pemprov Jateng. Penghargaan secara langsung diterima Pj Bupati Batang di Solo, Selasa 6 Agustus 2024.
Dua penghargaan yang diraih Pemkab Batang yakni, Blangkon Award dan penghargaan untuk Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
BACA JUGA:Ada Layanan Internet Desa, Urus Dokumen Kependudukan Tinggal ke Balai Desa
"Penerimaan penghargaan ini menjadi bukti bahwa pengadaan barang dan jasa melalui e-Blangkon di Kabupaten Batang sangat transparan dan akuntabel," ujar Lani Dwi Rejeki dengan penuh kebanggaan.
E-Blangkon atau Belanja Langsung Toko Online, inovasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Jawa Tengah. Aplikasi ini merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang terintegrasi secara elektronik, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi.
Hadirnya e-Blangkon memberikan kemudahan dan peluang usaha bagi usaha kecil, mikro, dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, e-Blangkon juga mendorong UMKM untuk Go Digital, membuat pengadaan lebih inklusif, serta meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
BACA JUGA:Dipastikan Bebas Antraks, Safari Beach Jateng Batang Bakal Kirimkan Burung Unta ke Safari Bali
"Keberhasilan meraih penghargaan ini tidak lepas dari peran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Batang, khususnya Bagian UKPBJ Setda yang intens melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan pemanfaatan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Blangkon kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Batang," tambah Lani.
Kepala Bagian UKPBJ Setda Batang, Tatang Sontani, menjelaskan bahwa Kabupaten Batang meraih dua penghargaan sekaligus. Penghargaan pertama adalah kategori Pemerintah kabupaten/kota terbaik yang tergabung dalam program Blangkon Jateng. Sedangkan penghargaan kedua adalah kategori Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif.
Adapun indikator tata kelola pengadaan 2023, untuk indikator pemanfaatan sistem pengadaan di tahun 2023 mencapai skornya mencapai 20,36. Selanjutnya 73,40 dengan rincian indikator kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia pengadaan barang dan jasa mencapai 13,04. Dan indikator tingkat kematangan UKPBJ skornya 40,00.
"Dua Penghargaan Blangkon Award 2024 ini salah satu indikatornya adalah memiliki jumlah paket pengadaan barang dan jasa terbanyak hingga realisasi transaksinya," ungkap Tatang.
Tatang juga memaparkan data pengadaan barang dan jasa melalui e-Blangkon dari tahun 2021 hingga 2 Agustus 2024, yang nilai transaksinya sudah mencapai Rp104.052.940.216,00 dari jumlah paket barang/jasa sebanyak 29.620 paket.
"Untuk tahun 2021, kita belum menggunakan aplikasi e-Blangkon. Kita mulai sejak 2022 dengan jumlah 781 paket dan nilai transaksinya mencapai Rp5.768.138.509,00. Sedangkan tahun 2023, dengan jumlah paket sebanyak 18.637, nilai transaksinya mencapai Rp63.850.613.373,00. Tahun ini hingga 2 Agustus 2024, jumlah paketnya 10.202 dengan nilai transaksi mencapai Rp34.434.188.334,00," jelas Tatang.
BACA JUGA:172 Muda-mudi Batang Tunjukkan Bakat dalam Jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Batang
Tatang juga menambahkan bahwa berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2023. Pada katagori Indeks Tata Kelola UKPBJ Proaktif Level 3 berdasarkan pada penilaian pelaksanaan seperti, Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan. Lalu, Indikator Kualitas dan Pemanfaatan Kompetensi SDM PBJ skornya dan Indikator Kematangan UKPBJ.
"Nilai Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) UKPBJ Batang tahun 2023 mencapai 73,40. Rinciannya Indikator pemanfaatan sistem pengadaan mencapai 20,36, Indikator kualifikasi dan Kompetensi SDM PBK mencapai 13,04 dan Indikator Tingkat Kematantan UKPBJ mencapai 40.00," tukasnya.
Lewat penghargaan ini, Kabupaten Batang juga memberikan contoh nyata bagaimana digitalisasi dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pengadaan barang dan jasa. Seluruh OPD di Kabupaten Batang diharap terus berkomitmen untuk mendorong inovasi dan kemajuan demi kesejahteraan masyarakat. (nov)