Bupati Batang Bantah Wacana Lima Hari Sekolah, Kajian Masih Tahap Awal

BATANG, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Bupati BATANG M. Faiz Kurniawan memberikan klarifikasi terkait ramainya pembicaraan soal rencana penerapan lima hari sekolah di tingkat SD dan SMP wilayahnya. Ia menyatakan kebingungan sekaligus menyangkal pernah mewacanakan kebijakan tersebut secara resmi.

"Saya malah bingung, yang mau bikin kebijakan lima hari sekolah itu siapa? Saya juga enggak tahu. Enggak pernah ada rencana kebijakan, tiba-tiba muncul penolakan. Ya aneh. Pernah dengar saya mengeluarkan pernyataan seperti itu? Nggak pernah kan?" kata Bupati Faiz saat dijumpai awak media Senin 29 Juli 2025.

Meski mengakui adanya kajian awal, Faiz menegaskan hal itu baru sebatas survei untuk menampung aspirasi. Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang, menurutnya, memang melakukan penjajakan terkait preferensi masyarakat antara lima atau enam hari sekolah.

"Itu prosedur biasa. Saya selalu minta untuk mengecek dulu, mana yang lebih nyaman bagi masyarakat, lima hari atau enam hari. Sekolah menyangkut banyak pihak: murid, guru, orang tua, masyarakat. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan. Namanya survei. Kalau hasilnya masyarakat lebih setuju enam hari, ya itu yang akan digunakan," tegasnya.

BACA JUGA:APH Tak Hanya Berkutat dengan Penegakan Hukum Saja, Bupati Batang: Terimakasih Bu Efi Atas Dedikasinya

BACA JUGA:Dapat Penolakan dari Beberapa Pihak, Wacana Penerapan 5 Hari Sekolah untuk Siswa SD dan SMP di Batang Ditunda

Bupati Faiz memastikan hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi apalagi uji coba penerapan lima hari sekolah di wilayahnya. “Tidak ada sama sekali uji coba lima hari sekolah di Kabupaten Batang,” ujarnya menepis isu yang beredar.

Penolakan Muncul Meski Belum Jadi Kebijakan

Wacana yang masih dalam tahap kajian itu sudah memicu penolakan dari berbagai elemen, salah satunya Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Qur’an (Badko TPQ) Kabupaten Batang.

Ketua Badko TPQ Batang, Maskur, menyatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi guru TPQ dan madrasah diniyah dalam audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Batang, Rabu (16/7/2025).

“Kami apresiasi Komisi IV DPRD yang membuka ruang audiensi. Wacana ini sudah kami kaji dari berbagai sisi bersama banyak pihak, termasuk Asosiasi Guru PAI dan FKDT. Kesimpulannya, kami sepakat meminta penundaan wacana lima hari sekolah di Batang,” jelas Maskur.

Maskur menyoroti potensi dampak negatif, terutama di daerah pedesaan. Di Kecamatan Bawang, misalnya, banyak orang tua yang tetap bekerja pada hari Sabtu. Libur sekolah di hari itu dikhawatirkan membuat anak-anak kehilangan pengawasan.

"Bila anak-anak libur Sabtu sementara orang tua bekerja, siapa yang mengawasi? Risikonya, mereka bisa menghabiskan waktu seharian bermain game tanpa pantauan," ujarnya.

Kekhawatiran lain adalah benturan jadwal dengan pendidikan agama nonformal. Maskur menyebut jam pulang sekolah yang lebih sore berpotensi membuat anak kelelahan dan kehilangan waktu untuk belajar di TPQ atau madrasah diniyah.

Sumber: