Kemnaker, Disnaker Batang, BP Tapera dan BNI Kolaborasi Salurkan KPR subsidi untuk pekerja di KITB Batang
Kepala Divisi Pemasaran BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, saat memberikan sosialisasi program FLPP ke perwakilan perusahaan di KITB Batang-Radar Pekalongan/Novia Rochmawati-
BATANG, RADAR PEKALONGAN – Dalam mendukung tercapainya program 3 juta rumah, Kemnaker, Disnaker Kab.BATANG dan BP Tapera berkolaborasi dengan BNI dan bank penyalur lainnya pada Jumat, 15 Agustus 2025 mengundang 13 perusahaan yg berada di Kawasan Industri Terpadu BATANG (KITB).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner BP Tapera), Khoeron Najidin (Kemnaker), Rakhmat Nurul Fadilah (Kadis Tenaga Kerja Kab. Batang), Desy Anggraeni (BNI Divisi Distribution Network & Sales),Mardian Alfadjar Ferry (Pemimpin Cabang BNI Pekalongan), dan perwakilan bank penyalur lainnya.
Kegiatan ini menjadi langkah kongkrit untuk memberikan peluang pekerja di KITB memiliki rumah dengan cicilan terjangkau melalui program KPRS FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Program KPRS FLPP dikelola oleh BP Tapera bekerjasama dengan BNI dan bank penyalur lain, asosiasi pengembang dan pengembang rumah subsidi.

Sosialisasi Penyaluran Program FLPP KPR Subsidi di Kawasan Industri Terpadu Batang. -Radar Pekalongan/Novia Rochmawati-
BACA JUGA:KA Argo Muria Eksekutif Resmi Berhenti di Batang, Dukung Aksesibilitas Kawasan Industri
Program ini dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah yg belum memiliki rumah termasuk pekerja/buruh perusahaan padat karya dan mempunyai batasan penghasilan tertentu.
BP Tapera menyampaikan kuota KPRS FLPP untuk tahun 2025 sebesar 350 ribu unit.
Deputi Komisioner BP Tapera, Sid Herdi Kusuma mengatakan "Pilihan rumahnya sudah banyak dan bisa disesuaikan dengan lokasi yang diinginkan pembeli dan dpt diakses melalui aplikasi sikumbang", ujarnya.
Sid juga menilai peluang program ini di kawasan industri sangat besar. Dari sisi pembiayaan, KPR subsidi dinilai masih terjangkau bagi pekerja bergaji UMR. Dengan tenor cicilan hingga 20 tahun dan bunga tetap 5 persen, cicilan per bulan sekitar Rp1 juta.
“Kalau dibandingkan, sewa rusun di kawasan ini sekitar Rp800–900 ribu per bulan. Bedanya sedikit sekali, tapi KPR subsidi ujungnya jadi hak milik dan nilai investasinya pasti naik dari tahun ke tahun,” jelas Sid.
Pemimpin BNI Cabang Pekalongan, Mardian Alfadjar Ferry, sebagai mitra penyaluran KPR subsidi berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini. Pihaknya berharap fasilitas dari pemerintah ini, bisa dimanfaatkan para pekerja, khususnya yang bekerja di KITB Batang ini.
“Kami bekerja sama dengan 27 developer, sembilan di antaranya berada di sekitar Batang, dan kami pun sudah verifikasi track record pengembangnya. Jadi nantinya pekerja di sini bisa memilih perumahan yang sesuai dan terdekat, ” ujarnya.
Program ini juga dinilai menguntungkan secara investasi. Di kawasan seperti KITB, harga rumah diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya industri dan bertambahnya jumlah tenaga kerja. (Nov)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

