Turun Gunung, KPK Perluas Desa Anti Korupsi

"Harapannya dengan bimbingan teknis ini, para desa akan menjadi smart village, desa yang luar biasa dengan teknologi yang berbasis website, sehingga masyarakat dan pemerhati desa bisa melihat kinerja desa dari website saja. Selain itu harapannya desa-desa di Indonesia bebas dari anti korupsi," jelasnya. 

 

Inspektur Jawa Tengah, Dhoni Widyanto mengatakan, pencegahan korupsi harus juga dilakukan mulai dari desa, mengingat saat ini desa mengelola anggaran yang cukup banyak, baik DD dan ADD, Banprov dan lainnya, sehingga harus diantisipasi bersama dengan pencegahan anti korupsi melalui program KPK RI yaitu "Desa Anti Korupsi".

 

"Program Anti Korupsi ini direplikasi oleh pak Gubernur Jawa Tengah dan menjadi program Pemprov Jateng, dan di tahun ini ada 29 desa di 29 kabupaten yang bisa di kick off sebagai desa percontohan anti korupsi yang nantinya bisa dilakukan oleh desa-desa yang lain," ungkap Dhoni.

 

Dhoni juga mengapresiasi Bupati Kendal, karena Kendal memiliki program perluasan desa anti korupsi di 18 desa. Harapannya bisa bersama-sama membangun desa anti korupsi.

 

Sementara itu, Bupati Kendal dalam dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dengan adanya kegiatan ini, penyelenggaraan keuangan di desa bisa lebih baik, dan ini adalah bagian dari upaya memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal yang bekerja sama dengan semua pihak.

 

"Kami ucapkan terima kasih kepada KPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir di Pemerintah Desa Ngampel Wetan, dan ini mudah-mudahan upaya kita bersama untuk bersinergi dengan pemerintah desa, agar menjadi semangat baru dan informasi baru untuk lebih pro aktif menanyakan persoalan yang ada. Harapanya desa kedepan akan lebih baik lagi," tutur Bupati Kendal. (red/sef)

Sumber: