Rizal Bawazier Minta Otorita Pengelolaan Pantura Fokus ke Pembangunan Tanggul Raksasa Pemalang hingga Batang

PEKALONGAN - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa. Lembaga baru ini ditugaskan untuk menangani persoalan banjir rob dan abrasi yang kerap melanda kawasan pesisir utara Pulau Jawa.

Pembentukan badan otorita ini langsung mendapat respons dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rizal Bawazier, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili dapil Jawa Tengah X, menyambut positif langkah tersebut.

“Keberadaan badan otorita ini harus diikuti dengan tindakan cepat, terutama percepatan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat pesisir,” ujar Rizal dalam pernyataan tertulisnya, Selasa 26 Agustus 2025.

Pria yang akrab disapa RB ini menekankan bahwa prioritas pembangunan tanggul raksasa harus difokuskan pada wilayah yang paling rentan, yaitu sepanjang pesisir Jawa Tengah, meliputi kawasan Ulujami di Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, hingga Kabupaten Batang.

BACA JUGA:RSUD Kalisari Batang Gelar Donor Darah, Targetkan 80 Kantong di Momen HUT ke-80 RI

BACA JUGA:Rizal Bawazier Buka Suara Terkait Aturan Baru Pembatasan Melintas Truk Sumbu 3 dari Batang hingga Pemalang

Menurut Rizal, kondisi di tiga wilayah itu sudah sangat mengkhawatirkan. Banjir rob yang terjadi setiap tahun telah menggenangi ribuan rumah, merusak lahan pertanian, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan mengganggu akses pendidikan bagi anak-anak.

“Tanpa pembangunan tanggul yang cepat, warga akan terus menjadi korban. Penderitaan mereka sudah berlangsung terlalu lama,” tegasnya.

Rizal juga mengingatkan bahwa dampak banjir rob tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga mengancam sektor industri, perdagangan, dan jalur transportasi nasional yang melintasi Pantura.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini tidak hanya dirancang untuk menahan rob, tetapi juga untuk menciptakan kawasan ekonomi baru.

Rizal berjanji akan mengawal kinerja Badan Otorita Pantura dari tingkat pusat. Ia mendorong agar tahapan teknis, pendanaan, dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tidak justru memperlambat eksekusi di lapangan.

“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta sangat dibutuhkan. Yang terpenting adalah kecepatan bertindak, karena masyarakat tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” pungkas Rizal.

Sumber: