Pemangkasan TKD: Anggaran Kota Pekalongan 2026 Anjlok Rp203 Miliar, RAPBD Dibongkar Ulang

2. DAK Fisik:

• Untuk Tahun Anggaran 2026, Kota Pekalongan sama sekali tidak mendapat alokasi DAK Fisik (Rp0), padahal pada 2025 mendapat Rp37,6 miliar.

3. DAK Nonfisik:

• Alokasi DAK Nonfisik juga berkurang dari Rp110,5 miliar (2025) menjadi Rp105 miliar (2026).

Total Potensi Pendapatan Anjlok Rp203 Miliar

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo, membenarkan adanya pemangkasan ini yang sangat memengaruhi asumsi pendapatan maupun belanja daerah.

Menurut Cayekti, perbandingan antara proyeksi TKD dalam RAPBD 2026 sebesar Rp681,8 miliar dengan alokasi definitif yang hanya Rp510,3 miliar menunjukkan pengurangan TKD sekitar Rp171,5 miliar.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya turun dari rencana Rp485 miliar menjadi hanya Rp405,2 miliar. Alokasi DBH juga terpangkas drastis, dari asumsi Rp43,6 miliar menjadi hanya Rp7,5 miliar.

"Hitungan kita, total pengurangan pendapatan pada RAPBD 2026 diperkirakan sekitar Rp203 miliar," ungkap Cayekti.

Angka ini mencakup adanya pemangkasan dari Pusat (TKD) dan perkiraan penurunan Dana Bagi Hasil dari Provinsi (yang diproyeksikan turun sekitar separuhnya dari Rp52 miliar menjadi Rp26 miliar), pendapatan dari opsen pajak, maupun adanya diskon atau pengurangan dari sektor pajak dan retribusi daerah lainnya.

Dengan total pendapatan awal yang diproyeksikan dalam RAPBD 2026 sebesar Rp1,032 triliun, anjloknya pendapatan sebesar Rp203 miliar menyebabkan APBD Kota Pekalongan 2026 tidak akan mencapai Rp1 triliun.

"RAPBD harus kita diskusikan lagi dengan DPRD karena pengurangannya terlalu banyak. Postur RAPBD akan dibongkar ulang, bukan hanya disesuaikan," tegas Cayekti.

BACA JUGA:Dibiayai APBN, Pembangunan Kembali Gedung Kantor DPRD dan Wali Kota Pekalongan Ditarget Selesai Akhir 2026

BACA JUGA:BREAKING NEWS! Aksi Massa di Gedung DPRD Kota Pekalongan Ricuh, Sejumlah Fasilitas Terbakar

Meski ada pemangkasan, pihaknya memastikan anggaran untuk urusan wajib, pelayanan dasar, dan hal-hal yang mengikat lainnya akan dipertahankan, sesuai arahan Wali Kota.

Sumber: