Dibiayai APBN, Pembangunan Kembali Gedung Kantor DPRD dan Wali Kota Pekalongan Ditarget Selesai Akhir 2026

PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Pasca Kerusuhan, Gedung Pemerintahan Pekalongan Akan Diratakan dan Dibangun Baru. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan kembali kompleks Kantor Setda, Kantor Wali Kota, dan DPRD Kota Pekalongan yang rusak berat dan terbakar akibat kerusuhan pada 30 Agustus 2025 bisa selesai akhir 2026.

Hal itu disampaikan Menteri Dody saat meninjau langsung lokasi kompleks pemerintahan tersebut, Minggu, 7 September 2025.

Menurutnya, kondisi bangunan yang rusak parah harus dirobohkan dan dibangun ulang.

"Kalau sudah begini nggak ada cara lain, Mas. Kalau kita terusin itu lebih mahal. Pengalaman kita waktu membangun stadion yang di Malang itu, itu jauh lebih mahal. Jadi lebih murah langsung dirobohkan," ungkapnya.

Dody menegaskan, pembangunan akan menggunakan dana APBN dengan desain yang sebisa mungkin mirip bangunan lama.

"Masalahnya itu tadi, ternyata cetak birunya pun kebakar. Jadi kita harus mendesain. Cuma, karena saya juga tidak mau seorang kepala daerah itu tidak punya kantor dan DPRD juga tidak berfungsi, jadi kita mau berusaha mengejarnya secepat-cepatnya. Target selesai sampai akhir 2026. Saya berharap bisa lebih cepat dari itu," katanya.

BACA JUGA:Kantor DPRD dan Wali Kota Pekalongan Ludes Dibakar Massa

BACA JUGA:BREAKING NEWS! Aksi Massa di Gedung DPRD Kota Pekalongan Ricuh, Sejumlah Fasilitas Dibakar

Untuk menjaga bentuk bangunan, pihaknya akan berusaha mempertahankan model lama. "Supaya kita mem-preserve desainnya, desainnya tetap sama. Ya paling nanti memanggil yang masih ingat bentuknya seperti apa, timnya yang masih ingat bentuknya seperti apa, jadi tidak terlalu berubah dengan desain yang lama," sambungnya.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengunjungi Kota Pekalongan pasca kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pekalongan, Minggu, 7 September 2025.-Wahyu Hidayat/Radar Pekalongan-

Mengenai usulan pemindahan Gedung DPRD ke kawasan Pekalongan Baru, Dody mengatakan hal itu masih harus dikaji.

"Tadi kan Pak Wali menginfokan, bisa nggak dipindah ke tempat lain yang kantor DPRD. Cuman saya sih kok nggak yakin kalau APBN itu bisa memindahkan aset ke tempat lain. Tapi kita coba nanti, kita diskusikan dengan Menteri Keuangan. Kalau memang diperbolehkan ya pindah ke tempat lain yang kantor DPRD," jelasnya.

Soal anggaran, Dody memperkirakan kebutuhan sekitar Rp80–90 miliar. "Ya sekitar… feeling saya mengatakan 80 sampai 90 (miliar rupiah) lah. Sekitar ya, belum tentu, karena kan masih mau dihitung ulang segala macam, masih mau didetailkan," bebernya.

Ia menambahkan, pembangunan kembali ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto. "Sesuai arahan Pak Prabowo, semua yang terbakar, yang kena efek dari kerusuhan kemarin, Pusat harus bereskan," tegasnya.

Sumber: