Dibiayai APBN, Pembangunan Kembali Gedung Kantor DPRD dan Wali Kota Pekalongan Ditarget Selesai Akhir 2026

Menurutnya, pembangunan kembali gedung-gedung pemerintahan akibat kerusuhan dilakukan serentak di beberapa daerah. 

"Hitungan awal kasar sekitar 900-an (miliar rupiah). Tapi kayaknya berkembang-berkembang, mungkin sekitar 1,1 sampai 1,2 (triliun rupiah). Yang paling berat kan sini, Kediri, Makassar, habis bis. Pembangunannya serentak," katanya.

Pelayanan Tetap Berjalan

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf) memastikan pelayanan ASN tetap berjalan meski gedung kantor terbakar.

"Pelayanan ke masyarakat ada kendala di kepala bagian, tetapi untuk yang lain nggak ada masalah, sekarang sudah berjalan normal kembali. Ini tinggal saya, Bu Wakil, Pak Sekda justru yang belum ada kantor. Tapi ya kita masih mobile lah, malah kita bisa survei ke beberapa dinas yang tidak di satu lokasi," terangnya.

Aaf bersyukur pemerintah pusat cepat tanggap. Tim teknis Kementerian PU sudah datang melakukan survei kelayakan bangunan maupun perhitungan anggaran. 

"Dari tim teknis merekomendasikan bangunan sudah tidak layak, harus diratakan dengan tanah dan sebagainya, nanti dibangun ulang," katanya.

BACA JUGA:Polisi Tangkap 11 Tersangka Kerusuhan dan Pembakaran Gedung Pemkot–DPRD Kota Pekalongan, Dalang Masih Diburu!

BACA JUGA:6 Orang Diduga Ikut Kerusuhan di Pekalongan, 93 Orang Dipulangkan

Ia menegaskan, pembangunan kembali tidak mungkin dibiayai pakai APBD.

"Alhamdulillah hari ini Pak Menteri berkunjung langsung atas perintah RI-1 untuk mengakomodir semua daerah yang terdampak paling parah, salah satunya adalah Kota Pekalongan. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan planning, akhir 2026 bisa selesai. Tapi ya semuanya tergantung dari kitanya juga, proses administrasi. Kebetulan kan blueprint-nya bangunan juga sudah terbakar," bebernya.

Aaf juga berharap semua pembangunan kembi ditanggung pusat.

“Alhamdulillah kalau gedung sudah di-cover oleh Kementerian PU. Kita sangat bersyukur sekali, sesuai dengan doa kita, karena kita tidak mau pelayanan, bantuan-bantuan sosial ke masyarakat melalui APBD ini terkurangi karena kita fokus membangun gedung baru. Enggak, saya sampaikan gedung baru tidak akan menggunakan APBD sampai dengan kapanpun, sampai dengan periode saya dan Bu Wakil selesai,” tandasnya.

Terkait usulan relokasi DPRD, Aaf membenarkan hal tersebut sudah dirapatkan bersama Pimpinan Dewan dan Ketua Komisi.

"Tapi tadi dari Pak Menteri teknisnya kok susah kalau menggunakan APBN. Tapi ya dicoba mudah-mudahan bisa dan lancar. Tapi yang penting adalah semua ter-cover dari Kementerian PU. Kita sudah ayem lah, mau di sini, mau di mana ya kita manut saja karena anggaran dari Pusat, yang penting sudah diusulkan,” ujarnya.

Sumber: