Daftar Haji Sekarang Berangkat 2042

**Masa Antrean Haji 22-23 Tahun

KAJEN - Masa antrean haji untuk saat ini sekitar 22 tahun - 23 tahun. Artinya, jika masyarakat mendaftar haji pada tahun 2020 ini, maka akan berangkat haji pada tahun 2042.

"Antrean haji saat ini sekitar 22 tahun hingga 23 tahun. Makanya eman-eman jika sekarang sudah mendapatkan kursi mundur," ujar Kepala Kemenag Kajen Kasiman Mahmud Desky, baru-baru ini.

Disebutkan, pada tahun 2020 ini di Kabupaten Pekalongan hampir sekitar 700 peserta yang mempunyai kursi untuk berangkat. Namun akibat pandemi Covid-29, ratusan calon jamaah haji ini tidak diberangkatkan pada tahun 2020 ini.

"Mereka ini sebenarnya sudah punya kursi untuk berangkat tahun ini. Mereka sudah membuat paspor, sebagian besar sudah melaksanakan pelunasan, bahkan yang sudah melunasi ini sebagian dari cadangan. Yang punya kursi tidak berangkat kan ada cadangan, lha cadangan ini sebagian sudah melakukan pelunasan juga," kata dia.

Disebutkan, biaya haji itu meliputi setoran pertama dan biaya pelunasan. Setoran pertama yang telah dibayarkan beberapa tahun yang lalu itu sekitar Rp 25 juta. "Ketika dia tahun ini berangkat, dia harus melunasi. Pelunasannya rata-rata Rp 10 juta hingga Rp 11 juta.

Taruh lah pelunasan Rp 10 juta, maka biaya haji Rp 25 juta ditambah Rp 10 juta, tergantung embarkasinya masing-masing. Semakin jauh embarkasinya semakin besar nominal pelunasannya. Kalau di Aceh mungkin kurang dari Rp 10 juta. Medan lebih mahal. Akumulasi biaya haji yang dikeluarkan oleh seseorang itu adalah biaya pendaftaran pertama ditambah pelunasan yang tergantung jarak ke embarkasinya," terang dia.

Menurutnya, biaya sekitar Rp 35 juta itu riil yang dibayar oleh masyarakat. Sedangkan, lanjut dia, riil biaya haji yang dikeluarkan oleh pemerintah sekitar Rp 70 juta.

"Subsidinya hampir separo. Subsidinya dari mana. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh masyarakat luas. Rp 25 juta itu disimpan pemerintah dan ada jasanya. Jasanya itu lah yang diberikan untuk kompensasi. Subsidi itu bukan uang pemerintah tapi uang jamaah haji secara akumulasi," kata dia.

Menurutnya, uang yang dibayar oleh jamaah yang sekarang jumlahnya sekitar Rp 135 triliun bukan disimpan oleh pemerintah. Uang haji itu disimpan dan dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).
"Maka salah besar jika uang itu dipegang pemerintah dan dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan penguatan rupiah, apalagi untuk membangun infrastruktur. Itu murni dikelola oleh BPKH," tandas dia.

Disebutkan, dibatalkannya pelaksanaan haji pada tahun ini menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Padahal, kata dia, dalam tataran fakta di lapangan, Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan bolehnya melaksanakan ibadah haji atau tidak. "Masyarakat bisa bayangkan, jamaah haji kita 221 ribu terbesar di antara negara-negara di dunia. Apalagi jadwal pemberangkatan itu semestinya sudah dimulai tanggal 26 Juni. Itu artinya tinggal 15 hari. Nah kalau tinggal 15 hari, kalau ada protokol kesehatan dia harus dikarantina selama 14 hari, enggak cukup infrastruktur kita. Satu sulit mengelola jamaah sebanyak itu. Kedua, banyak asrama haji digunakan untuk penanganan Covid-19, dan ketiga jika pemberangkatan jamaah haji dengan protokol kesehatan itu biaya akan membengkak," papar Kasiman.

Kenapa biaya bisa membengkak, lanjut dia, pertama karantina 14 hari sebelum berangkat, dan kedua setelah kembali dikarantina lagi 14 hari. Namun, kata dia, yang paling membengkak itu biaya penerbangan.

"Biaya penerbangan sudah carter pesawat, karena berangkat full pulang kosong, maka biaya haji pakai pesawat mahal ditambah pakai protokol kesehatan tidak boleh berdekatan atau diselingi satu kursi satu kursi. Jika biaya penerbangan Rp 20 juta akan membengkak Rp 40 juta. Jamaah tidak akan mampu membayar kelipatan biaya pesawat dan biaya karantina ini," ujar dia.

Dikatakan, salah satu syarat haji adalah mampu, baik mampu secara fisik maupun finansial. "Jika keuangan tidak mampu ya tidak wajib berangkat. Keamanan di Arab Saudi juga masih tidak stabil. Sehari dua hari ini sudah ada penutupan kembali tempat ibadah karena ada di antara imam kena Covid-19, sehingga ditutup lagi. Nah ini mengakibatkan daerah-daerah tertentu di Arab dilockdown," kata dia.

Sumber: