Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap Dua Raperda

"Kami bertanya, solusi apa saja nanti yang akan diterapkan oleh Pemkab Pekalongan dalam hal tersebut terutama terhadap pedagang kaki lima dan banunan liar yang ada disekitar kawasan," tanya Heru Gunawan.

Rokhyasin dari Fraksi Golkar menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah berkewajiban untuk mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendasarkan pada asas tertib penyelenggara negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait dalam penyerapan anggaran dari masing-masing SKPD serta terkait SiLPA yang mencapai sebesar Rp 159 Miliar.

Mirza Kholik dari Fraksi PPP menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 capaian targetnya hanya sebesar 83.66% dari target yang dianggarkan. Jika dicermati, capaian target PAD selalu mengalami penurunan. Tahun 2016 mencapai 109,53%, tahun 2017 mencapai 101,50%, tahun 2018 mencapai 84,34% dan tahun 2019 hanya mencapai 83,66%.

"Walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan, namum perlu menjadi catatan karena sudah empat tahun berturut-turut mengalami penurunan," jelasnya.

Shelvaria Paparingga dari Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana hendaknya menjadi prioritas di Kabupaten Pekalongan. Agar kejadian beberapa waktu yang lalu yang menimpa daerah hulu dan hilir dapat diantisipasi dan ditanggulangi.

"Seperti di daerah Wonokerto dan sekitarnya masih terjadi rob, daerah pegunungan seperti Paninggaran, Kandangserang, Petungkriyono dan Lebakbaran juga masih rawan terjadi tanah longsor juga ada beberapa daerah yang rawan kekeringan di musim kemarau," tandasnya.

Sumber: