Bahas Rob, DPRD Gelar Rapat Gabungan Komisi
*Penanganan Jangka Pendek
KOTA - DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat gabungan komisi bersama eksekutif membahas penanganan banjir rob di Kota Pekalongan, Rabu (3/6/2020) malam. Dalam rapat tersebut, DPRD meminta Pemkot bergerak cepat untuk melakukan identifikasi penyebab banjir rob dalam rangka melakukan penanganan untuk menyelesaikan masalah maupun penanganan terhadap korban terdampak banjir rob.
"Untuk itu kami minta agar Pemkot Pekalongan dalam hal ini wali kota segera menerbitkan SK status tanggap darurat sehingga penanganan terhadap korban terdampak dapat dilakukan secara maksimal. Baik dalam melakukan evakuasi di wilayah terdampak parah maupun pemberian bantuan logistik kepada warga," tutur Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab.
DPRD dikatakan Balgis juga menerima banyak laporan terkait kerusakan tanggul namun menurut masyarakat langkah perbaikan dari Pemkot belum terealisasi secara cepat. "Padahal dalam kondisi ini, perbaikan harus cepat karena berpacu dengan datangnya air. Pemkot harus memperhatikan masalah ini dengan melakukan identifikasi dan perbaikan," tambahnya.
Ketua Komisi B, Abdul Rozak menilai bahwa penanganan yang dilakukan Pemkot belum maksimal dan terkesan lambat. Karena pada dasarnya banjir rob merupakan bencana yang dapat diprediksi. Sehingga harusnya sudah dipersiapkan langkah-langkah penanganan sebelumnya. "Kami berharapnya ketika terjadi, sudah ada rencana penanganan dan langsung dapat dilakukan," kata Rozak.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi A, Fauzi Umar Lahji. Dia menilai Kota Pekalongan seharusnya sudah memiliki pengalaman untuk menangani bencana tersebut karena sudah mengalami beberapa tahun sebelumnya. "Apakah dari Bappeda sudah melakukan evaluasi terhadap bencana sebelumnya. Termasuk titik evakuasi dan bagaimana persiapannya," tambah Fauzi.
Anggota Komisi A, Mohammad Azmi juga mempertanyakan terkait kesiapan Pemkot. Karena dirinya secara pribadi juga sudah memiliki prediksi terkait datangnya banjir rob. "Kebetulan usaha yang saya jalankan berkaitan dengan ketinggian air laut. Sehingga sejak 15 Mei lalu saya sudah punya prediksi baik dari BMKG, akademisi maupun para ahli. Dari hal itu saya kemudian bisa mempersiapkan diri," katanya.
Sehingga dia mengaku bingung jika Pemkot Pekalongan kewalahan dalam menangani permasalahan banjir rob. Karena jika bisa diprediksi, harusnya persiapan penanganan sudah bisa dilakukan sejak awal. "Apa yang bisa dilakukan dan dipersiapkan. Jangan kalau sudha terjadi baru dipersiapkan. Saya rasa telat kalau baru dipersiapkan sekarang. Harusnya bisa disiapkan dalam hitungan minggu ke belakang. Jadi untuk saat ini harus fokus untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak," jelasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bappeda, Anita Herukusumorini menjelaskan bahwa Pemkot sudah menggelar dua kali rapat koordinasi yang berfokus pada identifikais permasalahan seperti penyebab rob, kebocoran tanggul dan juga identifikasi terhadap masyarakat terdampak serta persiapan titik pengungsian.
"Untuk penanganan jangka pendek akan dilakukan menggunakan anggaran dari masing-masing OPD. Seperti perbaikan tanggul limpas oleh DPUPR dan bantuan pengungsi oleh Dinsos. Kami juga sudah melakukan analisis terhadap kondisi yang terjadi sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya SK status tanggap darurat agar bisa menggunakan dana tak terduga," jelasnya.(nul)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
