Belanja Langsung di Kesbangpol Rp 3,7 Miliar

Seluruh jajaran pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pekalongan menandatangani pakta integritas di Aula Kesbangpol, Senin (6/1) siang.

Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Kesbangpol Haryanto Nugroho, pejabat struktural, hingga staf di Kesbangpol ini sebagai bentuk transparasi dan komitmen untuk melaksanakan program yang dirancang di tahun anggaran 2020. Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari komitmen Bupati Asip Kholbihi saat penyerahan buku APBD Kabupaten Pekalongan TA 2020 dan penandatangaan pakta integritas di Aula Lantai 1 Setda, Jumat (3/1).

Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho, menyampaikan, menindaklanjuti penandatanganan pakta integritas tingkat kabupaten oleh Bupati dan Kepala OPD pada tanggal 3 Januari 2020, ditindaklanjuti di tingkat OPD oleh Kantor Kesbangpol. Menurutnya, penandatanganan pakta integritas itu sebagai bentuk transparasi dan komitmen jajaran Kesbangpol untuk melaksanakan program yang dirancang di TA 2020.

"Belanja langsung di Kesbangpol Rp 3,7 miliar, terdiri atas belanja rutin yang digunakan untuk operasional kantor, atk, dan belanja pegawai Rp 760-an juta, dan anggaran nonrutin hampir Rp 3 miliar. Nonrutin ini belanja kemasyarakatan dan untuk pembangunan," terang Haryanto.

Disebutkan, kegiatan yang dipihakketigakan hanya Rp 200 juta, sedangkan swakelola sekitar Rp 3,5 miliar. "Sebagai bentuk transparasi, ini sudah diupload di sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan) yang dikelola Bagian Pembangunan," tandasnya.
Disinggung program di tahun 2020 yang menonjol, Haryanto menyatakan, kegiatan rutin dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan dan Hari Jadi Kabupaten, yakni Kajen Gemuruh. Menurutnya, pada gelaran Kajen Gemuruh ke-7 tahun 2020 ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni akan dilombakan dengan total hadiah Rp 100 juta.

"Kajen Gemuruh tahun ke-7 ini akan dilombakan, sehingga beda dengan tahun sebelumnya. Hadiah total Rp 100 juta, dengan mengundang marchingband tamu juga," ungkap Haryanto. Terkait Pilkada 2020, lanjut dia, Kesbangpol ada kegiatan pendidikan politik atau sosialisasi Pilkada. Sehingga partisipasi pemilih diharapkan tinggi.

Kegiatan menonjol lainnya di tahun 2020, lanjut dia, kelembagaan Kesbangpol akan dilakukan evaluasi. Dikatakan, sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, kepala daerah agar mengevaluasi kelembagaan Kesbangpol untuk ditingkatkan dari kantor menjadi badan. "Prolegda Dewan berkaitan dengan perubahan Perda SOTK, nomenklatur Kesbangpol sudah masuk. Daerah lain di akhir tahun 2019 sudah ada yang berubah menjadi badan, kita masih proses," kata dia. (had)

Sumber: