Pilkades Tanpa Money Politic, Komitmen Penyelenggaraan Komitmen Pilkades

Pilkades Tanpa Money Politic, Komitmen Penyelenggaraan Komitmen Pilkades

PILKADES TANPA ANDUMAN - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menandatangani komitmen pelaksanaan Pilkades tanpa anduman usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Alun-alun Kajen, kemarin. Foto: Hadi Waluyo.

KAJEN - Dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pemkab Pekalongan berkomitmen menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tanpa ada anduman atau money politic. Hal ini selaras dengan jargon Pilkades 2019, yakni Pilkades bermartabat, berkualitas, dan nontransaksional.

Komitmen itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan di atas kain putih besar oleh peserta upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Alun-alun Kajen, Selasa (1/10). Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Ketua DPRD Hindun, unsur Forkompinda, dan kepala OPD tampak menandatangani komitmen tersebut.

"Kami berkomitmen menandatangani untuk mendukung Pilkades serentak tidak melakukan politik transaksional. Para calon, tim pendukung, keluarga, atau orang-orang terkait dengan calon tidak boleh melakukan anduman. Sehingga dari hasil proses demokrasi ini diharapkan lahir pemimpin yang punya aksesabilitas dan kapabilitas, bukan semata-mata pemimpin yang punya isi tas saja," ujar Bupati Pekalongan Asip Kholbihi ditemui usai menandatangani komitmen tersebut, kemarin.

Bupati Asip Kholbihi mengatakan, dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila masyarakat Kabupaten Pekalongan bertekad mempertahankan Pancasila sebagai nilai luhur idiologi bangsa. Ia menandakan, masyarakat berkomitmen membela NKRI dan Pancasila.

"Jika ada paham-paham di luar itu, masyarakat Kabupaten Pekalongan akan menolak," tandas dia.

Bupati berpesan kepada anak-anak muda, mahasiswa, dan pelajar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Jangan melakukan hal-hal tindakan di luar koridor hukum. Jika ada persoalan terkait aspirasi silahkan sampaikan melalui lembaga eksekutif dan legislatif. Kami sangat terbuka menerima aspirasi untuk meneruskannya kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat," ujar dia.

Dikatakan, saluran komunikasi akan terus dibuka melalui berbagai media dalam rangka mengantisipasi dan mengeliminir sumbatan komunikasi antara masyarakat dengan jajaran pemerintah, sehingga hal-hal yang tidak baik bisa dicegah.

"Nilai-nilai Pancasila jika bisa kita internalisasi maka tatanan masyarakat akan semakin baik, masyarakat yang berketuhanan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, dan yang paling penting ketika terjadi berbagai hal ayo kita musyawarahkan dengan baik dalam rangka menuju keadilan kita semua," ujar dia.

Ditandaskan, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan akan terus diupayakan. "Ini cita-cita ideal yang besar, namun kami sebagai pemegang mandat, Pemkab Pekalongan akan terus berusaha melalui program-program yang sudah kita rumuskan. Mudah-mudahan nilai-nilai keadilan ini bisa tampak nyata di wilayah Kabupaten Pekalongan. Ini ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan membaiknya angka pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan atau indeks rasio dini, dan disparitas pembangunan antara wilayah atas dengan bawah sudah mulai diatasi," katanya. Ditambahkan, persoalan yang mendera masyarakat berkaitan dengan lingkungan karena banyaknya sungai yang tercemar limbah dari pabrik sudah mulai ada jalan keluar, sehingga memberikan kenyamanan dan kedamaian kepada masyarakat. (ap5)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: