Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kerja di Tentukan oleh Dunia Kerja, Bukan Penyelenggara

Batang - Kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja saat ini ditentukan oleh dunia kerja, bukan lagi pihak penyelenggara. Hal itu bertujuan agar peserta nantinya bisa memiliki kemampuan ataupun ketrampilan sesuai yang dibutuhkan dunia kerja.

"Kontektasi kurikulum pendidikan dan pelatihan telah berubah dari supply-oriented menjadi demand-oriented. Sekarang kurikulum yang menentukan bukan lembaga penyelenggara tapi dunia kerja,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Effendy saat memberi sambutan pada acara pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TKDV) di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Senin (13/3/2023). 

Muhadjir menjelaskan, strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkatkan keunggulan spesifik lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, peningkatan akses dan mutu. Selain itu juga relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta peningkatan partisipasi dunia kerja.

“Kunci dari kesuksesan seluruh program vokasi kita adalah partisipasi industri. Semakin besar peran industri, semakin baik kurikulum kita,” katanya.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga meminta agar Pemkab Batang untuk berkomunikasi dengan Kendal, terutama dalan penyiapan tenaga kerja. Mengingat kedua daerah tersebut sama-sama mempunyai kawasan industri.

Muhadjir juga menjelaskan, bahwa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi, maka maksud kunjungan ke Kabupaten Batang yang memiliki kawasan industri adalah untuk berkoodinasi terkait pembentukan TKDV.

"Tujuan dibentuknya TKDV untuk membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Kabupaten Batang. Jadi sekarang menjadi leading sektor adalah Kadin, kemudian kedua sayapnya ada Ke mendikbudristek dan Kemnaker RI," bebernya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, setelah TKDV terbentuk, maka selanjutnya untuk pelatihan dan pendidikannya pihaknya tidak hanya akan berkoordinasi dengan pihak Kabupaten Kendal saja yang sama-sama mempunyai kawasan industri.

"Kita juga akan bekerjasama dengan  saja, tapi bisa juga dengan Pemkot Semarang. Dan hadirnya Bapak Menko PMK berkunjung karena Kabupaten Batang sebagai pelopor pertama yang diminta aktif TKDV," katanya.

Ditambahkan, untuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) direncanakan pada tahun 2023 ini akan mulai beroperasi. Karena itulah, Pemkab telah menyiapkan wadah yakni Batang Carreer yang terintegrasi dengan aplikasi pencari kerja Kemnaker RI yakni Siap Kerja.

"Kita tetap berusaha untuk memprioritaskan agar warga Kabupaten Batang bisa bekerja di KITB, sehingga bisa ada pemerataan ekonomi dan juga mengurangi angka pengangguran," tandas Lani Dwi Rejeki. (don)

Sumber: