Pidato Politik Dihadapan Ribuan Kadernya, AHY Lontarkan Kritik Pedas ke Pemerintahan Presiden Jokowi

JAKARTA - Kritik pedas dilontarkannya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kondisi pemerintahan saat ini.

Pada pidato politiknya dihadapan ribuan kader di Lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta Selasa (14/3/2023), AHY menyoroti sejumlah isu bangsa mulai dari utang pemerintah yang terus melonjak hingga program food estate

Terkait utang pemerintah, AHY menyinggung besarannya yang melonjak hingga tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo ini.

"Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada awal 2023 telah mencapai Rp7.733 triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp 1.640 triliun," ujar AHY.

Kondisi tersebut menurutnya sebagai dampak dari keuangan negara yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan persoalan ekonomi Indonesia menjadi semakin rumit.

"Pemerintah saat ini terlalu banyak menggunakan anggaran negara untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada kehidupan wong cilik," tegas Agus Harimurti Yudhoyono.

Utang pemerintah yang semakin menggunung tersebut semakin memberatkan masyarakat, karena merekalah yang membayar utang tersebut melalui pajak yang dibayarkan.

Dibidang politik, saat ini Indonesia dihadapkan pada ujian terkait dengan munculnya isu penundaan Pemilu 2024 sebagai imbas dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan mengusik akal sehat dan rasa keadilan. Dan putusan itu terbit setelah rangkaian beberapa isu lainnya, seperti isu presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga sistem pemilu proporsional tertutup," jelas AHY.

Menurutnya, jika Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, ke depan justru tak akan ada yang memimpin Indonesia. Pasalnya, sesuai konstitusi pemerintahan era Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah lima tahun bekerja.

“Kalau pemilu sampai ditunda, apa iya ada Plt (pelaksana tugas) Presiden? Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI, serta ribuan Plt anggota DPRD?. Kalau di negara kita ada Plt Presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan kaosnya situasi nasional kita,” AHY.

Pada kesempatan itu, AHY juga berharap agar TNI hingga Badan Intelijen Negara (BIN) bersikap netral di Pemilu 2024. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum lainnya juga harus menunjukan sikap netralnya pada pemilu.

“Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral, baik TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta badan-badan usaha milik negara,” ungkap putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, Pemilu 2024 akan berlangsung damai jika para aparatur negara bersikap netral, begitu juga dengan pihak penyelenggaranya, seperti KPU dan Bawaslu untuk bersikap independen.

Sumber: