BLK Komunitas Diharapkan Mampu Menopang Kebutuhan Tenaga Kerja Industri

KOTA - Kehadiran Balai Latihan kerja Komunitas (BLKK) diharapkan mampu menyiapkan kebutuhan tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Salah satunya yakni untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) maupun di kawasan industri lainnya.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa berharap, kehadiran BLKK harus mampu menopang kebutuhan tenaga kerja untuk industri di sekitarnya. "Kami sudah petakan BLKK yang bisa menopang penyediaan tenaga kerja di tahap-tahap awal untuk kebutuhan beberapa industri di KITB," jelasnya yang ditemui di sela-sela kegiatan FGD Sosialisasi Peta Jalan Kemandirian BLKK tahun 2023, Senin (12/6/2023).

Pihaknya juga sudah berbicara dengan direksi KITB agar bisa melibatkan BLKK dalam penyediaan tenaga kerja bagi industri-industri di dalamnya. "Kuncinya, BLKK harus bisa terintegrasi dengan kawasan industri. Maka juga harus terbangun ekosistemnya dengan bursa kerja yang sudah kami siapkan lewat anjungan bursa kerja," tambah Caswiyono.

Lewat FGD kali ini, juga dilakukan konsolidasi agar BLKK bisa menjadi tempat pelatihan masyarakat lokal sehingga mereka dapat terserap di industri. Sehingga bagi masyarakat yang selama ini tidak punya akses untuk mengikuti pelatihan, maka BLKK bisa hadir untuk mengatasi masalah tersebut.

Di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, Kementrian Tenaga Kerja RI telah membangun puluhan BLKK. Yaitu 17 BLKK di Batang, 20 di Kabupaten Pekalongan, 4 di Kota Pekalongan dan 24 di Pemalang. BLKK didirikan di lingkungan lembaga sosial keagamaan yang memiliki basis sosial dan kelembagaan masyarakat yang kuat. Namun untuk peserta pelatihan, tidak dikhususkan untuk kalangan santri tetapi untuk seluruh masyarakat.

Diharapkan, kehadiran mereka bisa turut berperan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan mengatasi pengangguran di sekitarnya. Terutama di daerah-daerah di mana BLKK tersebut beroperasi.

"Di BLKK, pelatihan yang diberikan sekaligus dengan paket sertifikasinya. Sehingga setelah pelatihan, maka akan langsung dilakukan uji kompetensi. Sehingga bagi mereka yang lulus, akan langsung mendapatkan sertifikasi kompetensi dengan standar nasional. Sehingga mereka bisa bekerja di industri-industri yang ada di sekitarnya," kata Caswiyono.

Selain target secara lokal, secara nasional pihaknya juga menargetkan agar BLKK bisa mandiri dan profesional dalam menggelar pelatihan kerja. Sejauh ini, Pemerintah masih membantu untuk penyediaan paket-paket pelatihan, sertifikasi dan pengembangan infrastruktur melalui APBN. Ke depan, mereka didorong untuk bisa mandiri dengan mampu membiayai dirinya sendiri sehingga dapat terus beroperasi untuk kepentingan pengembangan SDM di lingkungannya.

"Tentu APBN tidak bisa terus menerus membiayai BLKK, pada saatnya mereka harus bisa menjadi lembaga mandiri dan profesional. Dalam kegiatanini, kami memberikan panduan dan pemahaman kepada mereka bagaimana langkah-langkah untuk bisa menjadi BLKK yang mandiri," jelasnya.

Diungkapkan Caswiyono, dari 3.700 BLKK yang ada secara nasional, baru 10 persen yang sudah mandiri. Yaitu BLKK yang sudah didirikan sejak 2017 hingga 2019. Namun, sebagian besar BLKK baru didirikan pada 2020 dan 2021 sehingga saat ini mereka baru dalam proses untuk menuju mandiri.(nul)

Sumber: