DPRD Soroti Lelang Pembangunan Pasar Banjarsari, 10 Pengumuman Pemenang Tender Ditunda

KOTA - DPRD Kota Pekalongan menyoroti proses lelang pembangunan Pasar Banjarsari yang belum menemui kejelasan hingga saat ini. Seperti diketahui, pengumuman pemenang tender pembangunan Pasar Banjarsari terus ditunda sampai 10 kali.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyatakan, Pemkot Pekalongan memiliki hak untuk menanyakan terkait kejelasan pembangunan Pasar Banjarsari setelah 10 kali mengalami penundaan pengumuman pemenang tender. Sebab kondisi itu juga akan berpengaruh terhadap perencanaan anggaran Pemkot Pekalongan pada tahun 2024 mendatang.

"Dalam waktu dekat kami akan mengelar rapat bersama dinas terkait dan pelaksana untuk mengetahui apa permasalahan yang terjadi sehingga (pengumuman pemenang) tender ditunda sampai 10 kali. Ini penting karena menyangkut timeline pembangunan," kata Azmi.

Ditegaskan Ketua DPRD, Pemkot Pekalongan memiliki hak untuk menanyakan proses pembangunan sebab nantinya pasar tersebut akan digunakan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Sehingga pihaknya mewakili masyarakat akan menanyakan masalah yang terjadi. Apakah murni ada masalah teknis dalam proses lelang, atau ada masalah lain.

"Kita bisa tanyakan karena kita punya hak. Nantinya pasar itu yang akan menggunakan masyarakat Kota Pekalongan. Apakah memang ada masalah teknis lelang saja atau ada hal-hal lain yang kita juga tahu ini mau masuk tahun politik. Kami ingin tahu permasalahannya dan kami juga butuh kepastian," tambahnya.

Selain itu dikatakan Azmi, berkaitan dengan timeline atau jadwal pembangunan juga akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran APBD Kota Pekalongan. Karena Pemkot Pekalongan juga harus menyiapkan anggaran untuk penataan wilayah yang terdampak seperti Lapangan Sorogenen dan Pasar Patiunus. Saat ini, Pemkot Pekalongan dan DPRD sudah menganggarkan untuk perencanaan penataan Lapanan Sorogenen agar bisa ditata ulang ke depan.

"Tentu kalau pembangunan Pasar Banjarsari ini tertunda, kita harus melihat postur APBD kita lagi mau seperti apa. Apakah ada prioritas-prioritas lain yang lebih penting kalau ini tertunda. Sehingga akan segera kami gelar rapat kerja bersama pihak terkait agar kita ada kejelasan dalam menentukan prioritas APBD 2024. Kalau pasar bisa terbangun, maka akan jadi prioritas, kalau tidak maka akan digeser untuk yang lebih prioritas karena postur APBD kita sangat sulit untuk saat ini," jelasnya.

Dia berharap, pembangunan Pasar Banjarsari bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Setelah nanti didapatkan pemenang lelang, Azmi juga berharap timeline atau jadwal yang sudah ditentukan juga harus sesuai, jangan sampai mundur. "Mudah-mudahan dengan adanya transisi kekuasaan nanti juga tidak berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Banjarsari," harapnya.

Seperti diketahui, Panitia lelang pengadaan barang dan jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menunda jadwal penetapan dan pengumumuman pemenang tender Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

Berdasarkan informasi pada laman lpse.pu.go.id, tender proyek dengan nilai paket senilai Rp164,3 miliar bersumber dari APBN 2023 ini sudah sampai pada tahap penetapan pemenang dan pengumuman pemenang.

Penetapan dan pengumuman pemenang tender semestinya dilakukan pada 18 Agustus 2023. Namun di tanggal tersebut, ternyata tidak jadi dilakukan. Melainkan, ditunda ke tanggal 23 Agustus 2023. Alasan perubahan jadwal atau penundaan ini tertulis "Penyesuaian waktu untuk menunggu penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran".

Tercatat, perubahan jadwal atau penundaan jadwal penetapan dan pengumuman tender Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan ini sudah kesepuluh kalinya terjadi.

Kembali terjadinya penundaan pengumuman pemenang tender pembangunan Pasar Banjarsari ini membuat rencana pembangunan kembali Pasar Banjarsari kembali molor dari target awal yang diharapkan bisa dimulai pada Juni 2023.

Sebagai informasi, pekerjaan infrastruktur dengan nama paket tender Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2023 melalui Kementerian PUPR, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023-2024 dengan total pagu anggaran Rp164,3 miliar, tepatnya Rp164.267.430.000.

Sumber: