Raih Pelaksana SPHP Terbaik, Jateng Ungguli Sulsel dan Jabar

Bali - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyabet penghargaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kategori Pelaksana SPHP Terbaik Pertama dari Badan Pangan Nasional RI. Jateng dinobatkan sebagai juara satu setelah meraih skor 95.

Skor tersebut mengungguli Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di peringkat dua dengan raihan nilai 93, dan Provinsi Jawa Barat yang berada di peringkat tiga dengan skor 90.

Penghargaan diberikan langsung kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Hotel Intercontinental Bali, Jumat (15/09/2023) malam. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan, penilaian yang dilakukan Badan Pangan Nasional RI dalam SPHP Award antara lain meliputi respon cepat, elaborasi dan kolaborasi dalam menggerakkan kabupaten/ kota.

"Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya, beserta staf yang tentunya telah bekerja sama atau berkolaborasi, dengan pegiat pangan di kabupaten maupun kota. Dan juga telah berkolaborasi dengan BUMN seperti Bulog, kemudian RNI ya, dan juga dengan BUMD provinsi Jawa Tengah, juga berkolaborasi dengan kelompok tani, poktan dan gapoktan dan juga badan usaha lainnya," tutur Pj Gubernur Jateng. 

Prestasi yang diraih, lanjutnya, harus terus dipertahankan. Upaya untuk mempertahankan kinerja antara lain dengan memaksimalkan kebijakan ataupun aturan yang sudah berjalan. Sebagai contoh, memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Harga Komoditi (SiHati) yang digagas sejak tahun 2014 lalu. Kemudian, menggunakan cold storage dan menjalankan sistem logistik daerah.

"Untuk mempertahankan kinerja yang selama ini sudah terbangun, kami akan melakukan beberapa langkah, yaitu memaksimalkan program yang sudah berjalan. Kemudian kami juga akan (terus) menggencarkan gerakan diversifikasi pangan. Itu mulai dari jagung, umbi-umbian, dan sumber karbohidrat lainnya," katanya.

Nana pun mengingatkan, pentingnya meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar jajaran terkait. Seperi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, BUMN,  BUMD, dan TNI/ POLRI.

Selain meraih penghargaan Pelaksana SPHP Terbaik Pertama, Pemprov Jateng juga mendapatkan juara pertama Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari mengemukakan, GPM di Jawa Tengah tidak hanya melibatkan Bulog, tetapi juga 361 kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Ketika kelompok tani dan gabungan kelompok tani ini ikut dalam gerakan pasar murah, mereka diberikan bantuan transportasi komoditas, sehingga mereka bisa menjual lebih murah dari harga pasaran.

"Itu yang kalau kita mungkin contohkan, beras itu diberikan bantuan transport Rp 1.200/ kg. Tinggal nanti gapoktan kirim ke gerakan pasar murah itu, misalnya 2 ton, berarti 2 ton X Rp 1.200. Kemudian (komoditas) yang gampang rusak, cabai, telur, kemudian bawang merah, itu Rp 2.000/ kg," jelasnya.

Pelaksanaan GPM dengan pemberian bantuan transportasi komoditas ini,  sejak Januari hingga Agustus 2023, terhitung sudah 394 kali dilakukan. Untuk pelaksanaan sampai Desember 2023 nanti, masih ada 80 kali GPM. Pelaksanaan GPM 2023, kata dyah, lebih masif daripada tahun 2022 yang hanya 180 kali.

"Sebenarnya bukan bukan berapa kalinya. Sebenarnya maknanya adalah bahwa semakin sering kita turun mengintervensi ke masyarakat, memberikan harga pangan yang murah, maka harapannya, semakin mudah masyarakat mengakses pangan dengan harga murah," ungkapnya.

Dyah membeberkan, pelaksanaan GPM ini juga melibatkan kerja sama dengan banyak pihak, seperti BUMN (PT Rajawali Nusindo, Perusahaan Perdagangan Indonesia), BUMD (PT Jateng Agro Berdikari), Badan Usaha Milik Petani dan pelaku usaha. 

Selain inovasi pelaksanaan GPM yang melibatkan banyak pihak dengan pemberian bantuan transportasi komoditas, Pemprov Jateng Jateng juga mempunyai terobosan pemberian subsidi harga pangan. Pada 2022,  subsidi harga pangan diberikan pada komoditas kedelai.

Sumber: