Mantapkan Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2024, DPRD Kabupaten Pekalongan Gelar Rapat Kerja Gabungan

KAJEN - Dalam rangka mantapkan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, DPRD Kabupaten Pekalongan gelar rapat kerja gabungan, Senin, 4 Desember 2023. rapat kerja gabungan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun.

Rapat kerja gabungan Pimpinan DPRD, Komisi I, II, III dan IV DPRD bersama Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, Bagian Tata Pemerintahan, KPUD, Banwaslu, dan camat se-Kabupaten Pekalongan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna lantai 2 DPRD Kabupaten Pekalongan.

Kepala Kebangpol Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho menyampaikan, Pemilu 2024 akan menjadi bagian catatan sejarah demokrasi. Pasalnya, dalam setahun ada dua kali pesta demokrasi.

Disebutkan, Pemilu digelar pada bulan Februari 2024. Dilanjutkan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024. 

Baca juga:DPRD Kabupaten Pekalongan Ramai-ramai Serukan Netralitas ASN Pada Pemilu 2024

Menurutnya, kordinasi TNI/Polri dalam menjaga keamanan hingga saat ini situasi masih kondusif. "Kita juga berharap kondisi akan tetap stabil dan aman sampai pesta demokrasi ini selesai," harap dia.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Laelatul Izzah, menyatakan, untuk menyukseskan tingkat partisipasi pemilih, sosialisasi baik melalui medsos maupun langsung bersama dengan Kesbangpol sudah sering dilakukan. 

Sedangkan untuk logistik pemilu sendiri 50 persen sudah masuk gudang KPU. Kotak suara 30 persen, surat suara, bantalan dan alat coblos, segel dan template masih menunggu pengiriman. 

Untuk penerimaan KPPS dilakukan pada Desember 2023, dengan masa kerja 1 bulan terhitung dari bimtek KPPS.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, M Tohir menyampaikan untuk pengawasan ada sekitar 285 Panwas Desa dan Kelurahan dan pengawas TPS.

Sejak dilantik, Bawaslu sudah sering melakukan silaturahmi dengan elemen masyarakat dan melakukan pendidikan pengawas partisipatif untuk menciptakan iklim kondusif.

Selain itu, pihaknya selalu berkoordinasi dengan semua elemen dan melakukan imbauan kampanye yang sesuai dengan aturan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menyatakan, pakta integritas ASN untuk menjaga netralitas Pemilu 2024 memang perlu, namun hak memilih ASN harus tetap digunakan mengingat ukuran sukses tidaknya pemilu yakni tingkat partisipasi. Ia sepakat untuk ciptakan pemilu kondusif dan bertanggung jawab.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Catur Andriansyah, menyampaikan, anggota DPRD ingin tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2024.

Sumber: