Libatkan UMKM, Prabowo-Gibran Bangun Masa Depan Indonesia dengan Makan Siang Gratis

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) bakal memberikan makan siang gratis dan bantuan gizi kepada 82,9 juta orang jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam pelaksanaan program tersebut, pasangan ini berkomitmen akan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk pendistribusiannya.

Menanggapi hal itu, pelaku UMKM dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Raka Aditya menyambut baik komitmen Prabowo-Gibran dalam membangun kerja sama dengan pengusaha lokal untuk pendistribusian program pemberian makan siang gratis bagi anak di Indonesia. 

BACA JUGA:Jika Terpilih di Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Komitmen untuk Bangun IKN Nusantara dan Menarik Investasi Asing

BACA JUGA:Cetak Pengusaha Masa Depan, Prabowo-Gibran Bangkitkan Sektor UMKM

Menurutnya, hal itu sebagai bukti bahwa program tersebut konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sebab, bukan hanya bertujuan meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian nasional di sektor rill karena melibatkan para pelaku usaha rakyat di seluruh daerah di Indonesia. 

 

“Salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat adalah bertumbuh kembangnya UMKM. Para pelaku UMKM dengan segala jenisnya tentu menjadi bagian pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Usaha susu hingga kuliner bagian dari usaha rakyat, tentunya bisa berperan sentral dalam rangka pelaksanaan program makan siang gratis,” kata Raka Aditya kepada wartawan, Jumat 8 November 2023.

Koordinator penggerak UMKM di Banten ini menjelaskan, dengan melibatkan para pelaku UMKM dalam program makan dan susu gratis yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran, menjadi angin segar bagi mereka disaat tingkat jual beli sedang melemah.

“Para pelaku UMKM susu dan kuliner inilah yang membantu menyediakan sekaligus mendistribusikan sesuai mekanisme teknis yang ditetapkan. Dan satu lagi catatannya, para pelaku UMKM tersebut juga yang akan menjadi pengawas keberlangsungan program tersebut karena mereka yang melaksanakannya,” jelasnya.

Raka Aditya mendorong agar pada pelaksanaannya diatur standar operasional prosedur atau SOP program pembagian makan siang gratis yang mengatur detail pelaksanaan program dan tempat pelaku UMKM terpilih itu dekat/mudah dijangkau. 

Artinya, kata Raka Aditya, peluang pengusaha besar untuk monopoli program ini sangat sulit terjadi, karena dikontrol langsung oleh para penggerak UMKM di bawah.

“Hal ini sekaligus juga memudahkan proses kontrol penerima manfaat program dan UMKM terpilih pelaksana program. Jadi seandainya terjadi penyelewengan program semisal dimonopoli pejabat, ya masyarakat bisa melaporkan hal tersebut,” ungkapnya.

Sumber: