Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan Apresiasi Raihan Opini WTP 9 Kali Berturut-turut

KAJEN,RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan apresiasi raihan opini WTP sembilan kali berturut-turut yang diperoleh oleh Pemkab Pekalongan.

"Apresiasi pemeriksaan BPK RI yang memperoleh opini WTP secara berturut-turut sampai sembilan kali di tahun 2023," ujar juru bicara Fraksi PKB, Fatkhiana Dewi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023, Kamis, 13 Juni 2024.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun dan dihadiri Wakil Bupati Pekalongan Riswadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, anggota DPRD, unsur Forkompinda dan OPD.

Oleh karena itu, Fraksi PKB minta Pemkab Pekalongan untuk bisa terus menerus melakukan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Kedepannya pelaksaaan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu agar bisa dilaksanakan. "Bagaimana eksekutif untuk menjawab hal tersebut di atas. Mohon penjelasan?," tanya dia.

Baca juga:Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan Pertanyakan Sinkronisasi Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJPD

Fatkhiana Dewi menanyakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan apa saja yang menjadi penghambat dalam optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. 

"Bagaimana strategi pemerintah untuk berkolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam peningkatan dan pengoptimalan pendapatan dan pengelolaan aset daerah, Mohon penjelasan?," tanya dia.

Dari total APBD Kabupaten Pekalongan, khususnya untuk realisasi belanja operasi di tahun 2023, realisasinya 91 persen apakah sudah mampu memenuhi target kegiatan yang ada di bidang pendidikan. 

Diantaranya meningkatkan mutu pendidikan termasuk didalamnya tingkat kelulusan siswa, mutu guru, perhatian terhadap keluarga tidak mampu berupa pemberian beasiswa, perbaikan fasilitas penunjang pendidikan berupa rehab ruang kelas yang sudah tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar, serta perhatian terhadap pendidikan non formal yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas SDM. "Mohon tanggapan," ujarnya. 

 

Sumber: