Tak Memenuhi Unsur Pidana, Bawaslu Hentikan Penanganan Adanya Pertemuan Plt Wali Kota dengan Salah Satu Paslon

Miftahudin menyampaikan bahwa hasil pembahasan lanjutan pada 8 November 2024 di Sentra Gakkumdu itu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kordiv Penyelesaian Sengketa, Syaratun, menambahkan bahwa berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dalam Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus dugaan tindak pidana pemilihan dimaksud.

"Setelah melalui proses kajian mendalam, laporan ini tidak terbukti mengandung unsur pelanggaran pidana pemilihan. Sehingga proses penanganan tindak pidana pemilihan dihentikan," jelas Syaratun.

BACA JUGA:Libatkan Penyelenggaraan Hingga Warga Setempat, KPU Batang Gelar Simulasi Perhitungan Suara Pilkada 2024

BACA JUGA:KPU Kota Pekalongan Ubah Jadwal Debat Kedua Jadi Pagi Hari

Dia menjelaskan berdasar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, lurah, atau kepala desa atau sebutan lainnya, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

"Jadi di situ menguntungkan dan merugikan, itu belum memenuhi unsur," kata Syaratun.

"Jadi, kami belum menemukan bukti adanya unsur mengungtungkan atau merugikan salah satu paslon," sambung Miftahudin.

Begitupun dengan adanya foto bersama antara Plt Wali Kota Pekalongan dengan Paslon 01, hasil analisa ternyata tidak memenuhi unsur kampanye. 

"Sikap dari Plt Wali Kota tidak menunjukkan simbol mendukung salah satu paslon," katanya.

Miftahudin melanjutkan, dalam pembahasan Gakkumdu, tidak ada 'dissenting opinion'. Meski dalam pembahasan sempat ada perdebatan. Namun akhirnya, dari hasil kajian, Sentra Gakkumdu menyepakati bahwa memang tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Adanya pertemuan antara Plt Wali Kota dengan Paslon 01 itu, kata Miftahudin, berdasarkan hasil klarifikasi adalah bermula dari adanya permintaan dari Paslon 01 yakni H Muhtarom dan H Makmur Sofyan Mustofa untuk beraudiensi dengan Plt Wali Kota Pekalongan H Salahudin berkaitan dengan netralitas ASN. 

Sumber: