Piutang Program Berobat Gratis Pemkab Pekalongan Hanya dengan KTP di RSUD Kajen dan RSUD Kraton Rp 13,7 M

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID - Piutang Pemkab Pekalongan dalam program berobat gratis hanya dengan KTP di RSUD Kajen sekitar Rp 9,2 miliar dan di RSUD Kraton sekitar Rp 4,5 miliar, sehingga totalnya sekitar Rp 13,7 miliar.

Pemkab Pekalongan menjanjikan piutang program berobat gratis cukup dengan KTP di tahun 2022 dan 2023 di RSUD Kajen dan RSUD Kraton akan diselesaikan di tahun anggaran 2025.

Hal itu ditegaskan Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, ditemui di pelepasan logistik Pilkada 2024 di Gudang KPU Kabupaten Pekalongan, Rabu, 20 November 2024.

"Saya berharap ini akan selesai. Jadi ini para tenaga medis di Rumah Sakit Kajen maupun Rumah Sakit Kraton tidak usah khawatir. Kami di pemerintah sudah menjanjikan ini selesai di tahun 2025," ujar Sekda M Yulian Akbar.

Sekda M Yulian Akbar memastikan piutang itu tak akan ada pemutihan. Hak-hak rumah sakit akan diberikan. 

Baca juga:Program Pengobatan Gratis UHC, Pemkab Pekalongan Anggarkan Rp 50 Miliar

"Tidak usah khawatir, tidak ada pemutihan. Apa yang menjadi haknya para tenaga medis, apa yang menjadi haknya BLUD rumah sakit kita penuhi, ini sama-sama unitnya pemerintah, kita sama-sama kerja melayani masyarakat, khususnya di bidang kesehatan," tandas dia.

Menurutnya, Bupati sudah memerintahkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Ia pun akan menemui pihak rumah sakit agar melayani masyarakat dengan baik.

"Nanti siang saya akan temui beberapa dokter, tenaga medis, layani masyarakat dengan baik, karena ini adalah core-nya kita, ini pelayan publik, pelayanan masyarakat," ujar Sekda.

Sekda M Yulian Akbar mengatakan, piutang itu bermula dari program pengobatan gratis yang digulirkan Pemkab Pekalongan. Program ini dimulai tahun 2022 sampai 2023, dan di tahun 2024 naik menjadi UHC.

"Jadi, tentu di awal sebagai bagian dari sebuah program, waktu itu kita menganggarkan yang ada asumsi lah, termasuk regulasinya sudah kita persiapkan, terus koordinasi dan komunikasi ke pemerintah provinsi maupun pusat," kata dia. 

"Dan anggarannya memang sudah kita plotkan mungkin sekitar 12-15 miliar di awal. Tapi di tengah perjalanan ternyata kan program pengobatan gratis ini antusiasme masyarakat sangat tinggi, membluda, melebihi ekspektasi," kata Sekda.

"Dan sekali lagi karena ini waktu itu Bupati Fadia memerintahkan kepada kami untuk jalan terus, karena ini adalah program prioritas beliau. Beliau juga menyampaikan ibunya warga Pekalongan, dan program ini semata-mata murni memenuhi pelayanan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan, makanya kita cover terus selama dua tahun anggaran sampai kemudian di 2024 setelah kami diskusi di UHC-kan saja selesai," katanya.

Diakuinya, program itu masih menyisakan PR, berupa tunggakan piutang di rumah sakit. Di RSUD Kajen sekitar Rp 9,2 miliar, di RSUD Kraton sekitar Rp 4,5 miliar. Ia memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam atas PR itu. 

Sumber: