Mendorong Kebijakan yang Solutif

BATANG - SEBUAH produk kebijakan selalu memiliki risiko polemik, pro dan kontra, diterima atau ditolak. Terlebih jika kebijakan tersebut bersinggungan langsung dengan hajat orang banyak. Di ranah itulah DPRD memainkan perannya.

"Ya di ruang-ruang kebijakan itulah fungsi kontrol kita sebagai wakil rakyat dijalankan. Apalagi jika kebijakan itu dianggap tak populis, maka tugas DPRD adalah menyerap maunya masyarakat sekaligus mengartikulasikannya ke eksekutif," kata anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Batang, H Tofani Dwi Arieyanto, baru-baru ini.

Dia lantas mencontohkan kebijakan uji coba Sistem Satu Arah (SSA) hingga sejumlah pedagang dan penyedia jasa wahana permainan anak dari kawasan Alun-alun Batang ke Jl Ahmad Dahlan. Meski yakin jika pemerintah daerah punya iktikad baik, tetapi Arie menyebut ada kepentingan masyarakat yang dirugikan dari kebijakan itu.

"Belajar dari kasus-kasus semacam ini, maka kebijakan memang sebaiknya dirancang dengan komperhensif, termasuk mencakup manajemen resiko, sehingga antisipatif terhadap potensi resistensi. Dinamika kebijakan semacam ini menjadi tantangan bagi kami di DPRD untuk membersamai hak-hak masyarakat. Prinsipnya, DPRD tidak ingin menghalangi kebijakan yang baik, tetapi tetap memberi penekanan agar kebijakan itu tetap solutif bagi masyarakat terdampak," jelas lulusan Fakultas Hukum Untag itu. (sef)  

Sumber: