Kekurangan 1.700 an Guru, Kabupaten Pekalongan Hadapi Ancaman Krisis Pendidikan

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini menjadi momentum evaluasi serius bagi dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Minimnya jumlah tenaga pendidik dibanding kebutuhan riil di lapangan dinilai berpotensi memicu krisis guru dalam waktu dekat.

Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Pekalongan menyoroti persoalan tersebut sebagai kondisi yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, daerah yang dikenal sebagai Kota Santri ini saat ini mengalami kekurangan tenaga pengajar hingga lebih dari 1.700 an orang.

Ketua Formasi Kabupaten Pekalongan, Mustajirin, menyampaikan bahwa ketimpangan antara jumlah guru yang pensiun dengan rekrutmen baru menjadi penyebab utama persoalan ini terus membesar.

“Setiap tahun ada gelombang pensiun yang cukup besar, sementara penambahan guru tidak sebanding. Tahun ini saja ada sekitar 250 guru yang pensiun, dan tahun depan diperkirakan mencapai 400 orang. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila tidak ada langkah cepat dari pemerintah daerah, maka dalam satu hingga dua tahun ke depan dunia pendidikan di Pekalongan bisa mengalami gangguan serius.

“Kami melihat situasi ini sudah di ambang krisis. Jika tidak segera diantisipasi melalui pemenuhan formasi guru, bukan tidak mungkin layanan pendidikan akan terganggu bahkan terancam lumpuh,” tegasnya.

Mustajirin juga mendorong adanya kebijakan alternatif untuk menutup kekurangan tersebut, salah satunya melalui pelonggaran aturan terkait tenaga honorer.

“Minimal ada solusi sementara, seperti membuka ruang untuk pengadaan guru honorer sambil menunggu rekrutmen ASN atau PPPK,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kholid, membenarkan adanya kekurangan tenaga pendidik di wilayahnya. Berdasarkan data terbaru, jumlah guru yang tersedia saat ini sebanyak 5.041 orang, sedangkan kebutuhan ideal mencapai 6.771 orang.

“Artinya, kita masih kekurangan sekitar 1.730 guru. Ini angka yang cukup besar dan menjadi perhatian serius kami,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kekurangan paling signifikan terjadi pada jenjang sekolah dasar, khususnya guru kelas yang mencapai sekitar 560 orang. Selain itu, kebutuhan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) juga cukup tinggi, yakni sekitar 220 orang.

“Tidak hanya itu, kekurangan juga terjadi pada beberapa mata pelajaran lain seperti Bahasa Jawa, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, Bimbingan Konseling, IPS, hingga TIK,” jelas Kholid.

Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak jangka panjang dari banyaknya guru yang pensiun sejak awal tahun 2000-an tanpa diimbangi dengan rekrutmen yang memadai.

Pemerintah daerah, lanjut Kholid, sebenarnya telah mengusulkan penambahan formasi ASN dan PPPK untuk tahun 2026 hingga 2027. Namun, realisasi pengadaan tersebut masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

Sumber: