Sekolah Rakyat: Laboratorium Reformasi atau Proyek Administratif?

Oleh Dr Nanang Hasan Susanto

(Dosen UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan)

PEKALONGAN - Terobosan pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang pendidikan melalui program Sekolah Rakyat (SR) memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Di satu sisi, kelompok pendukung memandang pengentasan kemiskinan tidak cukup diselesaikan lewat pendekatan karitatif seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan harus membongkar akarnya melalui instrumen pendidikan. 

Sebaliknya, kubu pengkritik mempertanyakan efektivitasnya, mengkhawatirkan potensi segregasi sosial berdasarkan ekonomi, dan menilai anggaran besar lebih baik dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang sudah ada.

Menembus dua kutub perdebatan tersebut, program Sekolah Rakyat sejatinya dapat diposisikan secara strategis: sebagai laboratorium reformasi pendidikan nasional.

Pendidikan Indonesia selama ini kerap dihadapkan pada karut-marut persoalan struktural—mulai dari kurikulum yang terlalu padat, bayang-bayang intoleransi, rendahnya etos kerja, hingga krisis integritas. 

Karena reformasi skala nasional selalu berbenturan dengan kompleksitas birokrasi yang luar biasa, SR dapat menjadi ruang uji coba (pilot project) guna merumuskan model pendidikan ideal sebelum diterapkan secara massal.

Empat Pilar Strategis Sekolah Rakyat sebagai Laboratorium Reformasi

Agar tidak sekadar menjadi proyek administratif yang menghabiskan anggaran, Sekolah Rakyat perlu menguji empat pilar utama pembaruan pendidikan berikut ini:

1. Reformasi Kurikulum: Keluar dari Jebakan "Padat Materi"

Persoalan mendasar dunia pendidikan kita adalah kurikulum yang sarat beban. 

Sekolah tidak hanya dituntut menguasai sains, tetapi juga dibebani agenda berlapis mulai dari pendidikan agama, tekanan pasar, hingga muatan politis. 

Akibatnya, orientasi belajar bergeser mengejar target penyelesaian materi, bukan pemahaman kompetensi.

Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. 

Direktur Pendidikan OECD, Andreas Schleicher, menegaskan bahwa keunggulan abad ke-21 diukur dari kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan adaptasi, bukan seberapa banyak informasi yang dihafal. 

Sumber: