KPK Diduga OTT Bupati Klaten, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Buka Suara

SALATIGA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara menanggapi kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan KPK terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kamis (15/10/2026).

Luthfi menyampaikan rasa prihatin atas beredarnya kabar penindakan hukum terhadap orang nomor satu di Kabupaten Klaten tersebut. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menanti kepastian resmi dari lembaga antirasuah.

"Kalau itu benar, saya merasa prihatin," ujar Luthfi saat ditemui wartawan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Kamis.

Luthfi menegaskan, pihak Pemprov Jateng sejauh ini tak henti-hentinya memberikan pembinaan dan peringatan kepada seluruh jajaran kepala daerah di tingkat kabupaten maupun kota. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan jalannya roda pemerintahan yang akuntabel.

BACA JUGA:Melalui Program Speling, Warga Jepara Antusias Periksa TBC

BACA JUGA:Lewat Ajang Inacraft 2026, Taj Yasin Targetkan Produk UMKM Jawa Tengah Masuk Pasar Internasional

"Di wilayah kita juga sering kita ingatkan para bupati dan wali kota untuk menciptakan clean and good governance," tutur mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut.

Saat ditanya mengenai skenario roda pemerintahan di Kabupaten Klaten—termasuk peran kepemimpinan pasca-OTT—Luthfi memilih bersikap hati-hati. 

Luthfi menekankan bahwa Pemprov Jateng belum bisa mengambil keputusan administratif atau langkah lanjutan sebelum KPK memberikan rilis resmi terkait status hukum Hamenang.

Konteks Kepemimpinan di Klaten

Dugaan penangkapan ini mencuat hanya tiga hari setelah jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten mengalami penyegaran kepemimpinan.

Sebelumnya, Gubernur Ahmad Luthfi baru saja melantik Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (12/10/2026).

Mahanni dilantik untuk mengisi sisa masa jabatan periode 2025–2030, menggantikan Benny Indra Ardianto yang wafat pada Februari 2026 lalu.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran juru bicara maupun pimpinan KPK belum mengeluarkan pernyataan formal mengenai detail perkara, barang bukti yang disita, maupun status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi di wilayah Jawa Tengah tersebut.

Sumber: