Wabup Batang Ingatkan Kades Tak Pilih Kasih, Pendataan Warga Miskin Harus Objektif
PAPARKAN - Wakil Bupati Batang saat memaparkan Evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan & penghapusan kemiskinan ekstrem 2025-2026 semester 1 di Aula Kantor Bupati Batang, Rabu 11 November 2026.-Radar Pekalongan/Novia Rochmawati-
BATANG, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Wakil Bupati Batang Suyono mengingatkan para kepala desa dan camat agar tidak pilih kasih dalam mendata masyarakat miskin. Pendataan harus dilakukan secara objektif dengan mengutamakan kondisi faktual warga, bukan berdasarkan kedekatan personal maupun kepentingan tertentu.
Menurut Suyono, penanganan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh sektor pemerintahan. Karena itu, pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat harus memastikan tidak ada warga yang membutuhkan bantuan justru terlewat akibat persoalan pribadi.
"Para kepala desa, camat, tentu kalau mencatat di lapangan, jangan pernah kita itu ada interesnya. Karena ini kemanusiaan," tegas Suyono saat memberikan pemaparan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan & penghapusan kemiskinan ekstrem 2025-2026 semester 1 di Aula Kantor Bupati Batang, Rabu 11 November 2026.
Dia menekankan, pendataan masyarakat miskin tidak boleh dipengaruhi hubungan personal, perbedaan pilihan politik, maupun persoalan suka dan tidak suka terhadap seseorang.
Suyono mencontohkan, jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan perhatian hanya karena pernah memiliki persoalan atau tidak memiliki hubungan baik dengan kepala desa.
Menurutnya, tugas aparatur pemerintah adalah melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Termasuk dalam memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan, baik berdasarkan kondisi ekonomi maupun kebutuhan mendesak lainnya.
"Jangan sampai kepala desa masih punya mindset, 'Wah, ibuk kandani angel, syukur pelarat Pak Lurah.' Jangan sampai, dosa. 'Wah, ibuk wingi ora rewang aku, musuh aku.' Tidak perlu, tidak perlu," ujarnya.
Lebih lanjut, Suyono mengingatkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memang menjadi pedoman dalam penanganan kemiskinan. Namun, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada data tersebut tanpa melihat kondisi faktual masyarakat di lapangan.
Dia menyebut, angka kemiskinan Kabupaten Batang saat ini berada di 7,68 persen. Meski menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, upaya penanganan kemiskinan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.
"Negara harus hadir. Jangan sampai data hanya menjadi pedoman, tetapi fakta-fakta di tengah masyarakat yang kadang terselip justru tidak kita lihat," katanya.
Suyono juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dunia usaha, hingga lembaga sosial untuk bergerak bersama membantu masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, bantuan tidak harus selalu berbentuk santunan rutin. Intervensi juga dapat dilakukan melalui pemberian modal usaha, akses pekerjaan, bantuan pendidikan, hingga perbaikan rumah warga yang tidak layak huni.
Dia berharap, seluruh pihak memiliki kepedulian yang sama sehingga penanganan kemiskinan di Kabupaten Batang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Jangan membedakan siapa pun, baik ras, suku, maupun agamanya. Ketika kita melaksanakan yang terbaik, itulah yang akan menolong diri kita sendiri," pungkasnya. (Nov)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


