Bansos PKH Dan BPNT di Desa Notogiwang Pekalongan Diduga Diselewengkan, Total Kerugian Ditaksir Rp1,2 Miliar

"Dugaan dana mereka diselewengkan, digunakan atau ditarik tanpa sepengetahuan KPM. Mereka diterbitkan kartu sejak 2021. Mereka juga terakhir diketahui sejak 2023 hingga 2025 tidak pernah menerima kartu atau menerima uang padahal kartu itu digesek di BRI link di desa itu," katanya. 

Disebutkan, ada sekitar 140 KPM yang diduga bantuannya diselewengkan. Namun, kata dia, untuk sementara ini ada sekitar 15-an orang yang minta pendampingannya.

"Kerugian 50 jutaan untuk yang sekitar 15-an KPM yang masuk ke saya. Kalau digabungkan dari 140 orang itu sekitar 1,2 miliar," ujarnya.

Modus dugaan penyelewengannya, lanjut dia, kartu ATM milik KPM ini ditarik di salah satu BRI Link, kemudian dipindahbukukan.

"Habis itu tidak tahu uangnya kemana lagi. uang-uang para KPM ini ditarik melalui ATM, habis itu dipindahbukukan melalui BRI Link," ungkapnya.

Terungkapnya kasus ini berawal dari pendamping kecamatan datang ke tiga KPM di Desa Notogiwang untuk memberitahukan mereka telah mendapatkan bantuan sosial. Pendamping kecamatan ini menanyakan mereka apakah sudah mendapatkan kartu ATM-nya untuk menarik bantuan itu.

"Lha ketiga KPM ini kaget kok saya ndak pernah dikasih tahu, dan saya ndak pernah tahu ada bantuan. Tanggal 23 April diberitahukan, tanggal 3 Mei datang ke BNI bersama pendamping, tapi tanggal 28 April sudah ditarik di BRI link di Desa Notogiwang, padahal mereka tidak pernah mendapatkan kartu ATM," terang dia. 

Menurutnya, pemindahbukuan ditujukan ke satu BRI link dengan tujuh rekening. Dari tujuh rekening itu atas satu orang saja.

"Kami sudah melaporkan itu di bulan Mei pada hari Minggu, dan pada saat ini sudah ditangani di Unit 3 Polres Pekalongan," katanya. 

Sedangkan, pendamping PKH Kecamatan Paninggaran, Slamet Taufik, menuturkan, sekitar tanggal 20 April muncul di aplikasi HP pendamping, ada 18 orang yang menjadi peserta PKH baru yang awal mulanya mereka penerima program sembako. 

"Perintah pimpinan cari orangnya dan segera dicairkan sampai 30 April," katanya. 

Oleh karena itu, pada tanggal 22 April, ia mulai keliling untuk mengecek nama-nama penerima bantuan tersebut ke beberapa desa di Kecamatan Paninggaran, salah satunya di Desa Notogiwang. 

"Saya tanya satu-satu apakah mereka punya kartu ATM yang biasa untuk mendapatkan bantuan. Dari 18 orang itu, 11 menjawab punya, 1 orang lewat pos tapi orangnya di Jakarta, dan enam orang tidak ada ATM," terang dia. 

"Yang enam orang tidak ada ATM itu, satu betul-betul hilang, saya dulu pernah punya tapi hilang, lha yang lima saya belum pernah dapat ATM sama sekali. Yang satu ada di Jakarta, maka yang empat bikin ATM baru di BNI, karena kasus kehilangan ATM di PKH itu kasus biasa. Kalau hilang, solusinya ya bikin lagi. Kalau bikin lagi kan kartu lama otomatis tak berfungsi," lanjut dia.

Maka, kata dia, pada tanggal 7 Mei 2025, pendamping bersama KPM yang tidak memiliki kartu ATM datang ke Bank BNI untuk membuat kartu baru. Namun, dari situlah awal temuan adanya saldo di rekening KPM yang sudah tidak ada atau sudah dicairkan, padahal kartu ATM tidak dipegang oleh mereka (KPM, red).

Sumber: