Wakil Bupati Pekalongan Sukirman Tekankan Akselerasi Program FLPP untuk Perumahan Bersubsidi

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mewakili Bupati Pekalongan menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Dalam kesempatan itu, Sukirman menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh percepatan program rumah bersubsidi. Menurutnya, arahan Gubernur Jawa Tengah menitikberatkan pada penyederhanaan birokrasi, kelancaran akses pembiayaan, serta percepatan penyediaan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih. 

“Pesan Pak Gubernur jelas, percepatan ini tidak hanya menyangkut aspek keuangan, tetapi juga perizinan, sertifikasi, hingga fasilitas pendukung,” ungkapnya.

Sukirman menambahkan, meski program FLPP diprioritaskan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai arahan Presiden, namun masyarakat umum tetap memiliki kesempatan untuk memanfaatkan KPR bersubsidi tersebut. 

“Prioritas memang untuk ASN, tetapi akses bagi masyarakat luas tetap dibuka. Jadi semua bisa mendapatkan manfaat,” tegasnya.

Terkait realisasi, Pemkab Pekalongan terus mendorong agar masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah bersubsidi. Data menunjukkan pada 2023 sebanyak 215 unit rumah bersubsidi telah terealisasi, kemudian 114 unit pada 2024, dan hingga tahun 2025 sudah tercatat 73 unit. 

“Lahan rumah subsidi ini disediakan pengembang di berbagai kecamatan. Tujuannya supaya lebih dekat dengan domisili calon penerima,” jelas Sukirman.

Ia juga menekankan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Pekalongan tergolong cepat. “Kalau di daerah lain izin PBG bisa memakan waktu hingga setahun, di Pekalongan rata-rata hanya sebulan sudah selesai,” ujarnya.

Di sisi lain, Sukirman mengingatkan para pengembang agar patuh pada aturan. Ia memastikan tidak ada toleransi bagi pelanggaran. 

“Kalau ada developer yang tidak sesuai ketentuan, akan kami tindak, bisa diaudit bahkan diblacklist. Termasuk tidak akan difasilitasi lagi oleh perbankan,” tegasnya.

Dengan dukungan pemerintah daerah, sinergi dengan pengembang, serta arahan pemerintah provinsi, Wabup optimis program FLPP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan rumah layak huni yang terjangkau.

Sumber: