Pemprov Jateng Salurkan Bankeu Rp61 Miliar untuk Pemulihan dan Program Kota Pekalongan

PEKALONGAN - Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan pascakebakaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) secara resmi menyalurkan Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) PEKALONGAN senilai Rp61 miliar lebih. 

Penyerahan bantuan ditandai dengan prosesi serah terima simbolis antara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, yang berlangsung di Kantor Bappeda Kota Pekalongan, Selasa 02 September 2025.

Gubernur Luthfi dalam sambutannya menegaskan bahwa alokasi dana yang cukup signifikan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendanai beragam program strategis, termasuk upaya pemulihan (recovery) pascainciden kebakaran yang melanda kompleks perkantoran pemerintah setempat beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:2 Pelaku Pengrusakan Gedung DPRD Batang Ditetapkan Tersangka, dan Dijerat Pasal Berlapis

BACA JUGA:Polisi Tangkap 11 Tersangka Kerusuhan dan Pembakaran Gedung Pemkot–DPRD Kota Pekalongan, Dalang Masih Diburu!

"Kami telah mengalokasikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari cadangan pangan, dana Kelompok Usaha Bersama (Kube), serta beragam pendukung lainnya. Semua ini kami dorong untuk membantu proses pemulihan di wilayah Kota Pekalongan. Untuk bangunan-bangunan yang terdampak, tim kami masih melakukan penghitungan kerusakan, dan Pemprov siap turun tangan," tegas Luthfi seusai acara.

Lebih lanjut, Luthfi menyatakan bahwa situasi di Kota Pekalongan saat ini telah kondusif. Meskipun beberapa gedung pemerintahan masih dalam proses perbaikan, seluruh layanan publik tetap berjalan normal karena dialihkan ke sejumlah lokasi alternatif. Ia memastikan tidak ada masyarakat yang haknya terabaikan akibat kondisi infrastruktur yang masih dalam pemulihan.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aa Aa Arslan Djunaid menyampaikan apresiasi atas dukungan dan respons cepat dari Pemprov Jateng. Ia menjamin bahwa meskipun Kantor Setda dan Kantor DPRD Kota Pekalongan sempat dilalap api pada 30 Agustus 2025 silam, operasional layanan publik tidak mengalami gangguan berarti.

Bantuan keuangan sebesar Rp61.078.600.000 tersebut terbagi ke dalam sejumlah pos penting. Alokasi terbesar diperuntukkan bagi Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp54,2 miliar. Selain itu, terdapat dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp1,5 miliar dan Bantuan Sarana Prasarana sebesar Rp700 juta.

Pos lainnya meliputi dana TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) senilai Rp697 juta, bantuan pendidikan untuk 50 kegiatan dengan total Rp2 miliar, serta bantuan untuk 10 Kelompok Usaha Bersama (Kube) sebesar Rp200 juta. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan bantuan sambungan listrik rumah untuk 5 unit rumah senilai Rp6,1 juta dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop sebesar Rp60 juta.

Tidak ketinggalan, disalurkan pula bantuan hibah untuk 3 organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan dengan total Rp110 juta, bantuan hibah pendidikan keagamaan untuk 4 lembaga sebesar Rp230 juta, serta insentif bagi 2.589 pengajar keagamaan senilai Rp1 miliar. Terdapat juga alokasi dana Penghargaan Pangripta Abipraya untuk Kota Pekalongan sebesar Rp275 juta.

Penyaluran bantuan ini dinilai sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas pembangunan dan keberlanjutan layanan publik di Kota Pekalongan, sekaligus merefleksikan sinergi yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Sumber: