Anggota DPR RI Rizal Bawazir Desak Kisruh Koperasi BMT Mitra Umat Pekalongan Secepatnya Diselesaikan
Rizal Bawazir mengungkapkan keprihatinannya atas kasus BMT Mitra Umat Pekalongan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas revisi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,-istimewa -
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyuarakan keprihatinannya terkait masalah yang melibatkan Koperasi BMT Mitra Umat di Kota Pekalongan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas revisi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Rizal mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya penanganan kasus ini.
"Pekalongan hari ini dipenuhi demonstrasi besar-besaran. Kerugian mencapai Rp70 miliar. Ada anggota yang meninggal dunia, ada yang mengalami stres berat. Sementara itu, pimpinan koperasi sering umroh. Di mana keadilan?" ujar Rizal dengan nada tinggi.
Sebagai wakil dari Dapil Jateng X (Kabupaten Batang, Kota/Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang), Rizal mendesak agar revisi undang-undang dipercepat dan segera dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus koperasi.
BACA JUGA:Aksi di Gedung Dewan, Nasabah BMT Mitra Umat Pekalongan Minta DPRD Bentuk Pansus
Namun, ia juga mengakui bahwa langkah tersebut memerlukan waktu, sementara para nasabah mendesak penyelesaian yang lebih cepat.
"Revisi UU bisa lama, tapi uang nasabah harus segera dikembalikan. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap koperasi," tambah Dewan Pakar PKS itu.
Rizal juga mengingatkan bahwa pemerintah harus bertindak cepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
"Kalau ini terus dibiarkan, masa depan lembaga keuangan berbasis masyarakat akan hancur. Jangan sampai koperasi hanya jadi tempat permainan oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Di sisi lain, ribuan nasabah Koperasi Syariah BMT Mitra Umat Pekalongan terus mencari keadilan setelah uang mereka tak kunjung kembali.
Dana simpanan yang diduga macet mencapai puluhan miliar rupiah, membuat mereka menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor DPRD Kota Pekalongan, Senin 18 November 2024.
Ketegangan terjadi saat aksi dorong-mendorong antara demonstran dan aparat keamanan. Lutfiwanti, salah satu nasabah yang hadir, mengungkapkan rasa frustrasinya karena kehilangan uang hasil kerja kerasnya.
"Lima tahun jualan gorengan, uang saya terkumpul Rp23 juta. Sekarang semua itu hilang begitu saja," ujarnya dengan nada lirih. Ia menambahkan, selama delapan bulan terakhir, tak ada kejelasan dari pihak BMT maupun pemerintah terkait pengembalian uangnya.
Koordinator aksi, Dede Jumantoro, menyerukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD untuk menyelesaikan persoalan ini. "Kami minta DPRD serius menangani kasus ini. Nasib ribuan orang dipertaruhkan," tegasnya di sela-sela orasi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
