Bupati Asip : Kita Dikenal dengan Negara yang Terlalu Banyak Pengawasan

KAJEN - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi beserta jajaran menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi di Kabupaten Pekalongan yang dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK. Acara Rapat sendiri dilakukan di Ruang Rapat Bupati Pekalongan, Kamis (7/11/2019).

Bupati Asip menerangkan bahwa Pemkab Pekalongan sedang berupaya keras agar dalam mengelola APBD itu masyarakata harus tahu, dan merasakan impact dan benefit serta outcome dari APBD yang dikelola. Sisi lain dari hasil yang seperti itu prosesnya harus sesuai dengan perundangan yang berlaku, karena pengawasan dari aparatur terkait.

"Kita dikenal dengan negara yang terlalu banyak pengawasan, saya kira wajar karena masih negara berkembang. Melalui tim monitoring ini mudah-mudahan nanti prosesnya bagus dan hasilnya bagus," ujarnya.

Kabupaten Pekalongan sendiri kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan tata kelola kita yang sudah WTP ke 4 kali. "Saya ingat kata dari Bu Sekda bahwa WTP kita ini harus berkualitas. Saya cari sumber referensinya dan ternyata WTP berkualitas itu diukur dari aspek outcomenya. Serapannya seperti apa dan nilai manfaatnya seperti apa, ini banyak dinilai oleh lembaga lain," pungkasnya.

Dua minggu yang lalu kami juga mendapatknan penghargaan Pandu Negeri. Salah satu indikatornya adalah mereka mengukur dari aspek outcome yang kita miliki dan juga progres dari indikator makro ekonomi yang kita lakukan per tahun anggarannya.

Kedepan, InsyaAllah juga akan mendapatkan penghargaa lagi dari KataData. "Kemarin sudah presentasi disana dari beberapa Bupati yang diundang dan juga membedah bagaimana outcome dari APBD kita itu mampu memberikan perubahan ditingkat paling dasar pertama yaitu tingkat penurunan kemiskinan," ungkapnya.

Stimulus ABPD yang kita kelola secara efektif ini harus bisa memberikan keuntungan dari aspek outcomenya. Tentu ini harus dikelola dengan baik dan juga banyak aspek lain yang harus kita pedomani, kita perdalam dan kita lakukan dengan baik.

Oleh karena itu, Kehadiran dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK ini sangat kami apresiasi untuk lebih meningkatkan lagi value atau nilai kepengelolaan kita terhadap anggaran belanda daerah dan bantuan-bantuan lain. Karena selama 3 tahun ini kami juga mendapatkan kepercayaan dari dana dekonsentrasi yang lumayan besar tetapi posisi kita sama-sama mengawasi karena semua dilakukan oleh pusat.

Sumber: