Bupati Wihaji : Kata Ahli WTP Bukan Berarti Tak Ada Korupsi

• Batang Terima Piagam WTP Dari Ditjend Perbendaharaan

Batang - Bupati Batang Wihaji menerima piagam dan plakat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) 2018 dari Direktorat Jendaral Perbendaharaan, yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah.

Penyerahan tersebut juga dibarengi dengan penandatangan nota kesepakatan tentang pemanfaatan bersama data dan informasi, serta penguatan koordinasi peyelenggaraan kebijkan pengelolaan keuangan publik.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Abirawa Kantor Bupati setempat, Selasa ( 19/11/2019). Tampak hadiri sekda Batang Nasikhin, Kepala DPPKAD Bambang Suprainto, Kepala Inspektorat Lany Dwi Rejeki.

"Ini merupakan kebanggaan Pemkab Batang, karena tata kelelola keuangan negara dinilai berhasil meraih WTP. Namun kata ahli hukum prestasi ini bukan berarti tidak ada korupsi," kata Bupati Wihaji.

Wihaji menjelaskan, WTP merupakan indikator penting untuk pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, Pemkab beruaha penyelangaraanya menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"SPBE sebagai upaya kita dalam transparansi anggaran, dan database tata kelola keuangan negara," lanjut Wihaji.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah mengatakan, pengharagaan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Batang tersebut diberikan karena telah berhasil mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara dengan standar tertinggi.

"WTP adalah standar penilaian tertinggi, namun penghargaan yang sebenarnya adalah pemeberian dana insentif daerah," jelas Sulaimansyah.

Sulaimansyah berharap agar Pemkab Batang mampu mempertahankan prestasi WTP, dan harus ditingkatkan, karena kalau keuangan daerahnya bagus, maka berkaitan pula dengan keuangan pemerintah Republik Indonesia.

"MoU ini juga untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Governance tetap terjaga, serta nilai - nilai uang yang kita pungut dari masyarakat kembali sebesar - besarnya untuk kemakmuran masyarakat," tandasnya.

Sulaimansyah juga menjelaskan ditjen perbendaharaan bidang pemberdayaan masyarakat melalui kredit usaha rakyat (KUR) di Kabupaten Batang sudah disalurkan Rp 372,3 miliar kepada 14.454 debitur.

"Oleh karena itu, kita diharapkan ada sinergi monitoring bersama untuk ketepan sasaran penayaluran KUR.. Sehingga subsisi bunganya 7 persen tepat sasaran kepada debitur yang betul - betul membutuhkan, karena ada beberapa yang tidak tepat sasaran," pungkasnya. (red/hmb)

Sumber: