DPRD Minta Pemkab Lakukan Skema Jamsos

**Gunakan Skala Prioritas

KAJEN - Wabah virus Covid-19 atau Corona saat ini banyak menimbulkan berbagai polemik baru di tengah masyarakat. Atas perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus mengambil langkah untuk skema jaminan sosial.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun, Kamis (02/4/2020). Kata dia, merebaknya virus corona harus diakui berdampak cukup komplek ke masyarakat. Diantaranya dampak sosial ekonomi. Untuk itu Pemkab Pekalongan perlu mendata orang miskin baru di Kota Santri. Skema jaring pengaman sosial harus segera dilakukan dengan anggaran dari pusat, provinsi, dan daerah, termasuk optimalisasi dana desa.

"Ini perlu memikirkan pengamanan akan hal itu, sebab ada masyarakat yang susah akibat wabah corona sehingga timbul kemiskinan baru karena mereka tidak bisa bekerja. Ini harus dipikirkan. Jaminan sosial atau bantuan sosial nantinya juga harus tepat sasaran. Ada pemilahan yang jelas, supaya tidak terjadi permasalahan baru," ungkap Hindun.

Adapun mengenai anggaran, lanjut Hindun, DPRD siap memberi dukungan adanya realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 mendahului perubahan APBD. Kegiatan yang bisa ditunda dialihkan ke penanganan corona.

"Untuk penanganan wabah virus Corona ini harus menjadi skala prioritas, " imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua LSM Tirai Mustajirin mengatakan, dampak wabah corona memukul perekonomian masyarakat kecil. Ia mencontohkan, dengan diliburkannya sekolah berdampak besar bagi para pedagang yang biasa mangkal di lingkungan sekolah. "Pemerintah harus memikirkan dampak ini dengan adanya jaring pengaman sosial," kata dia.

Sementara itu, Bupati Asip Kholbihi usai rakor mengatakan, baru saja membentuk gugus tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Pekalongan yang berdasarkan surat edaran Kemendagri diketuai oleh Bupati. Dengan adanya gugus itu, kata dia, pihaknya akan bekerja maksimal sehingga bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Hingga kemarin pukul 17.15 WIB, perkembangan Covid-19 di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data yang dilansir di web resmi pemkab adalah ODP ada 54 orang, dimana 39 orang dalam pemantauan dan 15 orang selesai pemantauan, PDP ada 4 pasien, dimana 3 orang masih dirawat dan 1 pasien sudah sehat dan dipulangkan, dan masih nihil positif Covid-19.

"ODP ini kebanyakan mereka baru datang dari Jakarta. Kita Alawasi dan rata-rata mereka dalam kondisi baik," ujar Bupati. Ia mengimbau masyarakat jangan panik. Menurutnya, warga kabupaten yang baru pulang dari Jakarta diminta jangan keluar dulu, isolasi dulu selama 14 hari. "Jika ada keluhan demam, pilek, dan batuk silahkan hubungi Puskesmas, nanti Puskesmas yang akan mendatangi. Selanjutnya apakah perlu dirawat di RS atau di rumah saja. Intinya ayo masyarakat bersama pemerintah mengatasi wabah, sehingga seluruh warga Kabupaten Pekalongan tidak ada yang menjadi korban," tandas dia.

Ditandaskan, zero korban itu perlu pengorbanan masing-masing individu, yaitu harus melakukan sosial distancing. "Jaga jarak, jangan berkerumun, hindari daerah merah. Jika bepergian ke daerah merah maka protokol kesehatan harus dijalankan," ujar dia.
Diakuinya, akibat wabah corona, kehidupan sosial ekonomi masyarakat terpukul. "Kita tengah menyiapkan skema bantuan baik dari pemprov, kabupaten, sekaligus optimalisasi dana desa.

Dana desa kita dorong untuk membuat kegiatan padat karya. Indeksnya lumayan Rp 80 ribu per HOK. Ini akan segera dijalankan di desa-desa. Setidaknya ini memberi peluang kepada saudara-saudara kita yang loss pekerjaan selama ini," katanya.

Menurutnya, ke depan juga akan ada bantuan yang disalurkan berbasis data. "Ada yang sudah mendapatkan bantuan dari program Kemensos, dan akan kita data orang miskin baru. Mudah-mudahan walaupun sedikit semuanya akan ada bantuan dari pemerintah. (yon)

Sumber: