Pelaku UMKM Makanan Pekalongan Belum Terdaftar di E-Katalog Lokal Bikin Walkot Prihatin

 

Sementara itu, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, mengharapkan kepada semua penyedia jasa tanpa terkecuali, untuk dapat mendaftar ke E-Katalog. “Ya karena hal ini akan bisa memudahkan dan menyingkat waktu pengerjaan sebuah proyek,” tandas mantan Wali Kota Semarang tersebut. 

 

Menurutnya, katalog elektronik merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah Katalog elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri.

 

Selain itu, melalui penyelenggaraan katalog elektronik, pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

"Alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Walikota dan jajaran Pemkot Pekalongan untuk menyosialisasikan bangga produk buatan Indonesia sekaligus upaya percepatan e-katalog lokal," ucap Hendi, sapaan akrabnya.

 

Mantan Walikota Semarang itu menyebut, berdasarkan data LKPP, per tanggal 15 Maret 2023, capaian Kota Pekalongan sudah sangat bagus, dimana UMKM yang terlibat sudah diatas 66 persen, produk dalam negeri yang sudah dipakai diatas 80 persen, dan e-katalog sudah mulai dilakukan transaksi.

 

"Tapi, kami rasa masih banyak hal yang bisa ditingkatkan di Kota Pekalongan, misalnya makan dan minum, Alat Tulis Kantor (ATK) dan lain-lain yang di kolomnya masih kosong. Ini hal paling mudah, setiap hari pasti ada pengadaan makan dan minum, ATK, dan lain-lain. Target kita adalah menggeser konstruksi ini pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan inovasi dengan cara e-katalog," tegasnya.

 

Hendi berpesan kepada para Asosiasi bahwa mereka harus berjalan beriringan dan mampu mengatur anggotanya supaya mereka taat hukum dan tidak neko-neko atau sembarangan, kualitas produknya bagus dan ada kemanfaatan untuk masyarakat.

 

"Bagian PBJ nya juga harus bisa mengatur proses hal-hal berkaitan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog supaya yang diinginkan masyarakat bisa tepat sasaran dan tidak melanggar aturan. Kami mulai tahun ini sudah bekerjasama dengan Telkom untuk biss memperbaiki new platform katalog. Targetnya semester 1 di Tahun 2024 bisa selesai, tetapi perbaikan-perbaikan sudah mulai bisa dilakukan," pesannya. (dur)

Sumber: