20 Warga Bugisan Terdampak Proyek Banjir dan Rob Dapat Program Tuku Lemah Oleh Omah

KOTA - Sebanyak 20 warga Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan yang terkena pekerjaan penanggulangan rob dan banjir, kini bisa tersenyum. Sebab telah memiliki rumah baru dari program Tuku Lemah Oleh Omah atau beli tanah dapat rumah yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

 

Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan penandatangan fasilitas BKK Joglo Program Tuku Lemah Oleh Omah bagi Warga Terdampak Program Pemerintah yang berkolaborasi dengan Pemkot Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Sosial dan Lembaga Keuangan dari BKK Joglo di Aula Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Selasa (9/5/2023).

 

Dahulunya 20 warga Bugisan tinggal di tepian sungai, karena ada pekerjaan penanggulangan rob dan banjir. Mereka harus merelakan tempat tinggalnya untuk pembangunan. Namun mereka tidak memiliki legalitas atau kepemilikan tanah. Maka Pemkot tidak bisa memberikan ganti rugi.

 

Solusinya, Pemkot berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Sosial dan Lembaga Keuangan dari BKK Joglo untuk menfasilitasi warga Bugisan untuk mendapat akses fasilitas BKK Joglo Program Tuku Lemah Oleh Omah.

 

Kepala Bidang Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Sri Wiharnanto menjelaskan bahwa, sejak awal Disperakim Provinsi Jawa Tengah mendata di Jawa Tengah sendiri ada 702 ribu backlog atau masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi ketika ditelusuri pendataan sampai dengan sekarang ada 419 ribu warga yang belum memiliki rumah.

 

Atas dasar itu, jajaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah ditugaskan oleh Gubernur Ganjar Pranowo untuk bisa membantu memfasilitasi warga miskin yang belum memiliki rumah melalui bantuan stimulan program rumah sederhana sehat. 

 

Dari konsep ini, lahirlah program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng "Tuku Lemah Oleh Omah" yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. Program bantuan rumah ini untuk membantu warga yang sudah berkeluarga, belum punya rumah, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

 

Sumber: